Saudi Ingin Sudan Dihapus dari Daftar Negara Sponsor Terorisme

Foto: Raja Salman mengadakan pembicaraan dengan Abdel Fattah al-Burhan di Riyadh [Screengrab / AFP]

KIBLAT.NET, Riyadh – Arab Saudi mengatakan pihaknya berupaya agar Sudan dihapus dari daftar negara sponsor terorisme. Hal ini diumumkan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi di Twitter pada Ahad (06/10/2019), usai pertemuan Raja Salman dan dan kepala dewan transisi sementara Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok.

Amerika Serikat menunjuk Sudan sebagai negara sponsor terorisme pada tahun 1993. Negara itu menuduh pemerintah mantan Presiden Omar al-Bashir mendukung kelompok-kelompok yang dianggap AS sebagai “teroris”.

Sebuah pemerintahan transisi diberlakukan pada Agustus setelah berbulan-bulan protes massa yang menyebabkan militer menggulingkan al-Bashir pada bulan April.

Masuk dalam daftar teror membuat Sudan tidak memenuhi syarat untuk bantuan utang yang sangat dibutuhkan dan pembiayaan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Penghapusan dari daftar berpotensi membuka pintu bagi investasi asing.

Asmaa Abdalla, Menlu Sudan, mengatakan bahwa masalah ini adalah prioritas utama pemerintah baru.

Pada akhir September, Hamdok, seorang veteran ekonom, telah mengadakan pembicaraan yang bermanfaat dengan para pejabat AS tentang topik itu dan menyatakan harapan bahwa kesepakatan dapat dicapai “segera”.

Perdana menteri mengatakan kepada Majelis Umum PBB (UNGA) bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Washington menyebabkan “penderitaan luar biasa” bagi rakyat Sudan.

“Karena itu kami menyerukan Amerika Serikat untuk mengeluarkan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme dan untuk berhenti menghukum rakyat Sudan atas kejahatan yang dilakukan oleh rezim sebelumnya,” katanya.

Seorang pejabat senior AS mengatakan pada Agustus bahwa Washington akan menguji komitmen pemerintah transisi baru Sudan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berbicara dan akses kemanusiaan sebelum disetujui untuk menghapus negara itu dari sponsor terorisme.

Para pengamat sebelumnya mengatakan bahwa kecil kemungkinan AS akan merekomendasikan perubahan apa pun dalam status Sudan sampai pemilihan diadakan, konstitusi baru dibentuk dan pemerintah sipil permanen telah dibentuk.

Terdiri dari anggota militer dan sipil yang dilantik pada bulan Agustus, dewan berdaulat akan memerintah Sudan selama tiga tahun hingga pemilihan umum dapat diadakan.

Secara terpisah, kementerian luar negeri Arab Saudi mengatakan pada hari Ahad bahwa Riyadh juga bekerja untuk memulai investasi di Sudan dan meningkatkan proyek yang ada.

Ia juga mengatakan di Twitter bahwa Sudan bekerja mendukung Arab Saudi di forum internasional, menyediakan wilayah investasi dan memperluas sektor pertaniannya.

Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: Ibas Fuadi

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga