Kemenag Klaim Wajib Sertifikasi Halal Berdampak Positif Bagi Ekonomi

Foto: Kantor Kemenag

KIBLAT.NET, Jakarta – Menteri Agama, Lukman Hakim Safuddin mengklaim kewajiban sertifikasi halal akan berimplikasi positif terhadap ekonomi Indonesia. Ia mengatakan, jika dilihat dari kacamata makro, halal telah menjadi tren dunia.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Kementerian Agama akan dimulai pada 17 Oktober 2019 mendatang. Lukman pun meminta agar sertifikasi halal di Indonesia disikapi dengan serius.

“Umat Islam perlu kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi. Ada kebutuhan jaminan atas kehalalan produk. Konsumen wajib menyiapkan informasi yang benar soal halal. Negara wajib melayani,” ujar Menteri Agama saat membuka Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Layanan Sertifikasi Halal di Jakarta pada Rabu (8/10).

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono menguraikan manfaat ekonomis dari jaminan produk halal. Menurutnya, kebijakan ini sangat strategis untuk mengoptimalkan captive market.

Dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 80% dari total penduduk, menurut Agus potensi itu sangat besar. Ia juga menekankan perlunya terobosan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan yang disebabkan oleh banyaknya impor di Indonesia.

“Harus ada kesadaran bersama tentang pentingnya mengoptimalkan captive market yang ada di depan mata, agar jangan sampai justru malah pihak luar yang memanfaatkan peluang ini. Dan halal bisa didorong ke arah sana,” tambah Agus.

Agus melihat implikasi positif lainnya dari mandatori halal adalah terbukanya lapangan kerja baru. Sebab, dengan kewajiban bersertifikat halal, maka kebutuhan SDM pendukung terlaksananya JPH tentu jumlahnya besar. Di antaranya adalah kebutuhan auditor halal yang merupakan unsur penting dan harus ada dalam LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

BACA JUGA  Jokowi Ingin Setiap Kebijakan Mengandung Rasa Ideologi Pancasila

“Saat ini telah disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk auditor halal yang telah ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan beberapa hari yang lalu. Auditor halal ke depan akan menjadi profesi yang menarik. Tentu ini akan positif bagi perkembangan halal di Indonesia dan dunia,” pungkasnya.

Reporter: Qoid
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Besok, BPJPH Teken MoU Jaminan Produk Halal

Indonesia - Selasa, 15/10/2019 16:48