Ditemukan Sekarat, Ini Kasus Terakhir yang Ditangani Golfrid Siregar

Foto: Golfrid Siregar (kemeja batik). (Foto: WALHI Sumut)

KIBLAT.NET, Jakarta – Aktivis Lingkungan dan Hak Asasi Manusia, Golfrid Siregar beberapa waktu lalu ditemukan sekarat di flyover Jamin Ginting, Medan dengan kondisi tengorak remuk.

Pihak kepolisian menyatakan kondisi Golfrid tersebut disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Namun organisasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) meragukan statemen kepolisian dan menyebut Golfrid telah menjadi korban percobaan pembunuhan.

WALHI Sumatera Utara mengaku menemukan beberapa kejanggalan di tubuh Golfrid Siregar. Diantaranya adalah kondisi tengkorak yang remuk seperti akibat pukulan keras benda tumpul, memar pada mata kanan, dan tidak ditemukannya luka lain ditubuh Golfrid laiknya kecelakaan lalu lintas.

Untuk itu, WALHI pun menduga hal ini terkait dengan beberapa kasus yang diadvokasi oleh Golfrid Siregar selama menjadi staf di WALHI Sumatera Utara. Beberapa kasus tersebut adalah:

– Pada Desember 2017 – Mei 2018, Golfrid mendampingi masyarakat terdampak aktivitas perusahaan PT. Mitra Beton Abadi (MBA), Asphalt Hotmix, dan CV Mitra Abadi Nusantara di jalan Haji Ulakma Sinaga, Kampung Jawa, Rambung, Siantar – Simalungun.

– Lalu pada Maret 2018 – Agustus 2018, ia mendampingi masyarakat Lingga Muda, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo terkait kasus perambahan hutan dan illegal logging.

– Januari – Juni 2018, Golfrid juga mendampingi nelayan Pantai Labu untuk gugatan terhadap perusahaan tambang pasir laut.

– Dan pada Maret 2019, mendampingi masyarakat di Kwala Serapuh Langkat terkait perambahan hutan.

– Kemudian pada Agustus 2018, Golfrid menjadi Kuasa Hukum WALHI untuk gugatan terhadap Gubernur Sumatera Utara dengan tergugat intervensi PT. NSHE.

Dalam kasus terakhirnya, WALHI menyatakan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018, pihaknya melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru dari Kapasitas 500 MW menjadi 510 MW (4×127,5 MW) dan Perubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara oleh PT North Sumatera Hydro Energy, tertanggal 31 Januari 2017.

BACA JUGA  Prabowo Serahkan Bantuan Tiongkok ke Gugus Tugas Covid – 19

WALHI mengatakan, ada beberapa alasan mengapa SK Gubernur itu dipermasalahkan. Salah satunya, SK Gubernut tersebut dinilai melanggar peraturan dan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, WALHI juga menilai objek sengketa (izin lingkungan) cacat prosedur dikarenakan Addendum AMDAL tersebut cacat hukum, serta melanggar Pasal 9 PP No 27 Tahun 2012 karena penerbitan objek sengketa tidak melibatkan masyarakat dan bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Umum yang Baik ( AAUPB ).

SK yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah ini juga dinilai berisiko dampak hidrolik (fisik), risiko dampak hidrologi (biota), risiko dampak ekologis pada ekosistem darat, dan risiko bencana dahsyat.

Pada tanggal 1 Februari 2019, WALHI mengadu kepada Komisi Pemerantasan Korupsi atas dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan AMDAL dan Addendum AMDAL.

Kemudian 4 Maret 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan telah membacakan putusan perkara Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN dan menolak seluruh Gugatan WALHI.

Di bulan yang sama, Golfrid pun menjadi kuasa hukum dalam pelaporan tindak pidana pemalsuan tanda tangan ahli dalam AMDAL Addendum PLTA Batang Toru ke POLDA Sumut. Lalu pada April, Golfrid melakukan Banding atas Putusan PTUN Medan, namun putusan PTUN Medan hanya menguatkan putusan sebelumnya.

Lalu pada Agustus 2019, WALHI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan menguatkan dalil bahwa terbitnya SK Gubernur adalah hasil dari proses kebohongan.

BACA JUGA  Enam Dokter IDI Meninggal Dunia Akibat Corona

Koordinator Tim Advokasi WALHI Sumatera Utara, Golfrid Siregar, SH dan tim dari Sumatera Utara mendatangi Wasisdik dan Propam Mabes POLRI pada 12 Agustus 2019, untuk melaporkan para penyidik POLDA Sumut atas terbitnya SP3 kasus pemalsuan tandatangan Addendum pembangunan PLTA Batang Toru atas nama Onrizal, Ph.D.

Kemudian pada September 2019, Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes POLRI mengundang Golfrid Siregar, SH untuk memberikan keterangan klarifikasi di kantor gedung DivPropam POLRI ruang Unit Riksa Pok V lantai III beralamat di Jl. Trunojoyo N0. 3 Kebayoran Baru, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pukul 09.00 WIB. Karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di Medan, maka Golfrid melalui Eksekutif Nasional WALHI meminta kepada Penyelidik Propam Mabes POLRI untuk penjadwalan ulang.

Belum sempat memenuhi undangan kepolisian, pada 3 Oktober 2019 Golfrid ditemukan tidak sadarkan diri dan tanpa identitas di flyover sekitaran Jamin Ginting oleh tukang becak, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sejati di Jl. AH Nasution.

Karena tidak adanya identitas, RS Mitra Sejati melaporkan kejadian itu ke Kepolisian Polrestabes Medan. Di RS Mitra Sejati, Golfrid hanya mendapatkan first aid. Karena kondisi Golfrid yang kian memburuk, pihak kepolisian kemudian membawanya ke RSUP Adam Malik, Medan Tuntungan. Namun tetap saja tidak ada penanganan yang berarti karena tidak adanya identitas dan izin dari keluarga.

Reporter: Qoid
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

WALHI Beberkan Kejanggalan Kasus Gulfrid Siregar

Indonesia - Selasa, 08/10/2019 13:48

Aktivis WALHI Sumut Meninggal Misterius

Indonesia - Selasa, 08/10/2019 13:16