Dari Natsir ke Nadiem: Akar Pendidikan di Indonesia

Foto: Nadiem Makarim

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblatnet

KIBLAT.NET – “Jika rakyat Indonesia tidak menggulung lengan baju mengurus sendiri pengajarannya pada jalan keperluannya sendiri, niscayalah untungnya akan berkekalan menjadi bangsa hamba orang,” – Haji Agus Salim.

Nadiem Makarim adalah salah satu unsur kejutan dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo periode kedua. Ia didaulat jadi Menteri pendidikan dan Kebudayaan. Namun ia mengaku belum memiliki program 100 hari kerja dan baru akan fokus untuk belajar dan mendengar aspirasi di kantornya. “Tapi saya belum bisa mention, apa rencana saya yang saya lakukan apa,” kata Nadiem saat setelah serah terima jabatan Mendikbud di Kemendikbud, Rabu (23/10/2019) sore., seperti diberitakan Tirto.id.

“Yang kedua harus relevansi, Presiden selalu bilang link and match antara industri dan institusi pendidikan. Relevansi dari skill-skill tersebut yang kita pelajari harus relevan,” jelasnya.

Nadiem selama ini dikenal sebagai figur pengusaha dengan latar belakang teknologi informasi tanpa bersentuhan dengan dunia pendidikan. Agaknya, Nadiem sedang bersikap jujur ketika ia mengaku baru akan belajar. Ia akan berkejar-kejaran dengan waktu, mengingat ada beban begitu berat yang sudah dipikulnya.

Indonesia adalah negara dengan lebih dari 250 juta penduduk. Pendidikan adalah tulang punggung negeri ini jika hendak melangkah ke depan lebih baik. Beban besar itu dipikul Nadiem bukan karena Kementerian yang dipimpinnya mengelola dana dengan nilai 492, 5 triliun rupiah pada tahun 2019 ini. Tetapi juga pendidikan adalah fondasi generasi muda di Indonesia. Dan begitu banyak persoalan yang sudah membebani pendidikan di Indonesia. Mulai dari penganiayaan murid terhadap guru hingga soal belum meratanya kualitas pendidikan di tanah air.

Di satu sisi, meski mengaku baru akan belajar, namun Nadiem di lain sisi sudah menyatakan dengan gamblang menyatakan berfokus untuk menyambungkan hubungan pendidikan dengan dunia industri. Di sini kemudian kita melihat satu pertentangan yang mendasar. Persoalan link and match dianggap satu persoalan krusial dalam pendidikan Indonesia.

Benarkah demikian? Benarkah pendidikan pada ujungnya hanya akan melayani kebutuhan industri?  Benarkah hanya menjadi pencetak orang-orang yang membaktikan dirinya untuk industri di tanah air? Sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi? Atau pertanyaan besarnya, apakah tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia? Tepat di sinilah pertanyaan harus diajukan sebelum melangkah tergesa dengan mengenai dunia pendidikan.

BACA JUGA  WhatsApp Kena Hack, Apakah Harus Ganti Aplikasi?

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah menyatakan bahwa salah satu poin penting adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Seturut dengan Pembukaan UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka pemerintah harus menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Baru selanjutnya sistem pendidikan tersebut harus menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu untuk menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional dan global.

Pada Pasal 1 UU Sistem Pendidikan Nasional juga menekankan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasilan dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dapat dikatakan itulah landasan yang harus dimulai ketika berbicara tentang pendidikan di Indonesia. Keimanan, ketakwaan, akhlak hingga berakar pada nilai-nilai agama mustahil disingkirkan dari pendidikan kita. Sangat terang benderang bagaimana agama menyinari landasan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan ala pemerintah kolonial

Sesungguhnya hal ini tidak mengherankan, mengingat para tokoh-tokoh Islam pendiri bangsa telah merumuskan visi mereka tentang pendidikan secara mendasar. Kekeliruan-kekeliruan cara pandang terhadap pendidikan juga terdeteksi sejak masa kolonialisme.

Pendidikan masa kolonial khususnya saat berlangsung di bawah naungan politik etis bukanlah pendidikan dengan visi mencerdaskan kehidupan rakyat Hindia Belanda (Indonesia). Penyelenggaraan pendidikan tak lain hanyalah untuk mencetak para abdi-abdi bagi perusahaan, industri, atau administrasi kolonial pada masa itu. Mereka, kaum-kaum yang mengenyam pendidikan kolonial diciptakan untuk menjadi penyangga sistem kolonial di tanah air.

Christian L.M. Penders dalam Colonial Education Policy and Practice in Indonesia: 1900 – 1942 menjelaskan motif-motif tertentu dibalik politik Pendidikan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, baik dalam masa liberal maupun masa politik etis (1900 – 1918) yang dikenal sebagai politik balas budi.

Di masa liberal, pemberian akses pendidikan kepada orang-orang pribumi, muncul akibat tumbuhnya permintaan pegawai rendahan dan pegawai Teknik yang mampu berbahasa Belanda. Permintaan ini tumbuh akibat dari berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta barat di Hindia Belanda dan kebutuhan pemerintah kolonial untuk mengembangkan aparat administratifnya. (Christian L.M. Penders, 1968)

BACA JUGA  Ubah Indonesia Jadi Lebih Baik, K.H. Ma’ruf Amin Ingin Teladani Perjuangan Rasulullah

Sedangkan pada masa politik etis, Penders menyebutkan, “Faktor lain yang memberi stimulus untuk ekspansi Pendidikan adalah tumbuhnya permintaan pergawai didikan Barat untuk staff rendah hingga posisi tingkat menengah dalam departemen ‘teknis’ pemerintah seperti pertanian, pekerjaan umum, kesehatan dan pelayanan kredit masyarakat.” (Christian L.M. Penders: 1968)

Hal ini yang menjadi sasaran kritik Haji Agus Salim. Pendidikan di masa itu menurut tokoh Syarikat Islam tersebut tidaklah bersentuhan dengan kebutuhan rakyat kebanyakan.

Dan yang sampai ke sana itu pun pengajarannya tidak membanyakkan apalagi mencukupkan ilmu pengetahuannya tentang orang-orang kita dan hal ihwal kita dan pergaulan kita di sini, melainkan yang dipelajarinya itu serba asing. Maka tidak heranlah, bahwa bangsa kita umumnya menjadi bangsa peniru yang tidak dapat memeriksa asal yang ditirunya, yaitu yang dikatakannya dalam agama kita “peniru buta” (muqallid a’ma),” tegas Haji Agus Salim.

Pendidikan yang tak menyentuh perihal kehidupan rakyat menjadikan pelajar hanya mempelajari hal-hal yang jauh dari masyarakat, atau ‘serba asing’ dalam istilah Haji Agus Salim. Maka dari pelajaran serba asing tersebut akhirnya kita menjadi bangsa peniru yang tak mampu lagi bersikap kritis dari apa yang telah dipelajari.

Pendidikan yang salah kaprah ini mendorong Haji Agus Salim menyerukan pendidikan yang mandiri, yang dikelola sendiri oleh rakyat. Bukan bergantung pada pemerintah kolonial.

“Jika rakyat Indonesia tidak menggulung lengan baju mengurus sendiri pengajarannya pada jalan keperluannya sendiri, niscayalah untungnya akan berkekalan menjadi bangsa hamba orang,” tegas Haji Agus Salim dalam Pemerintah, Pengajaran dan Rakyat.

Kekeliruan cara pandang dan praktek Pendidikan yang demikian membuat para-tokoh-tokoh Islam merumuskan kembali makna pendidikan. Salah satunya adalah Haji Omar Said Tjokroaminoto. Karyanya yang berjudul Moeslim Nationaal Onderwijs menjadi satu cetak biru Pendidikan bagi rakyat yang diajukan oleh pemimpin Sarekat Islam tersebut.

Baca halaman selanjutnya: Pendidikan umat di mata H.O.S....

Halaman Selanjutnya 1 2

One comment on “Dari Natsir ke Nadiem: Akar Pendidikan di Indonesia”

  1. Semoga dengan ada nya pk nadiem bisa membawa perubahan baik untuk pendidikan Indonesia . Memajukan Pendidikan Indonesia Dengan Memanfaatkan Teknologi Digital >> https://pendidikan.id/

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Larangan Salam Lintas Agama Tidak Merusak Kebhinnekaan

Indonesia - Senin, 18/11/2019 17:55