Menag Sebut Penggunaan Cadar dan Celana Cingkrang Ada Tempatnya

Foto: Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi. (Foto: Jawapos)

KIBLAT.NET, Jakarta – Menteri Agama, Fachrul Razi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI. Dalam forum tersebut, ia keukeuh bahwa cadar bukan ukuran ketaqwaan.

“Kami ingin soal cadar ini tidak boleh berkembang ini ukurang ketaqwaan umat. Oleh sebab itu kami katakan cadar dan taqa tidak ada kitannya,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (07/09/2019).

“Kalau ada yg mengatakan ini ukuran taqwa, kami juga tidak masalah. Kalau orang di masjid mengatakan ingin menjadi muslimah yang benar maka pakai cadar, itu yang kami tidak mau,” paparnya.

Soal celana cingkrang, kata dia, menurut saya sama saja. Ia mengklaim bahwa penggunaan celana cingkrang jika di rumah tidak masalah.

“Terkait celana cingkrang, saya di rumah kalau ke masjid pakai celana cingkrang udah biasa. Tapi kalau di instansi nggak boleh, ASN nggak boleh, harus ditaati. Memakai celana cingkrang dan cadar ada tempatnya masing-masing,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, statemen Menag soal cadar akhir-akhir ini menjadi polemik. Pasalnya, Menag berwacana melarang cadar untuk masuk ke instansi pemerintah demi alasan keamanan.

Pernyataan tersebut pun ditanggapi oleh Tokoh Muhammadiyah, Anwar Abbas. Menurutnya, Menag tidak boleh membuat peraturan yang melanggar kebebasan menjalankan ajaran agama.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Ini Sederet Program Kontra Radikalisme Ala Kemenag

Indonesia - Rabu, 19/02/2020 10:53

Kemenag Perkuat Komitmen Anti Korupsi

Indonesia - Rabu, 19/02/2020 10:23