MIUMI: Radikalisme Bukan Tupoksi Menteri Agama

Foto: Ketua MIUMI Aceh Dr. Muhammad Yusran Hadi, LC, MA

KIBLAT.NET, Banda Aceh – Pernyataan Menteri Agama RI Jenderal (purn) TNI Fachrul Razi tentang komitmennya untuk memberantas radikalisme menghadirkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Banyak pihak yang menyayangkan pernyataan Menteri Agama tersebut.

Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA. selaku Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh menilai pernyataan Menteri Agama terkait radikalisme telah menimbulkan kegaduhan di tengah umat Islam Indonesia.

“Pernyataannya ini telah membuat kegaduhan umat Islam dan bangsa Indonesia. Sepatutnya seorang menteri Agama memberikan pernyataan yang menyejukkan dan menyatukan umat. Bukan membuat polemik dan masalah,” kata Yusran kepada Kiblat.net pada Kamis (07/11/2019).

Menurut Yusran, pernyataan Menag tentang radikalisme telah menyinggung dan menyakiti umat Islam, bahkan bisa dianggap melecehkan dan mendiskreditkan Islam. Karena selama ini isu radikalisme merupakan propaganda musuh-musuh Islam dan orang-orang islamophobia yang ditujukan kepada Islam dan umat Islam.

Islam, lanjut Yusran, tidak pernah mengajarkan radikalisme dan terorisme, bahkan melarangnya.

“Islam agama rahmatan lil a’alamin, Islam mengajarkan kasih sayang dan kelembutan. Islam juga mengajarkan akhlak yang mulia dan kebaikan. Tidak hanya itu, Islam melarang keburukan dan kejahatan, termasuk radikalisme dan terorisne, bahkan mengharamkannya. Maka umat Islam bukan orang-orang radikal atau teroris seperti yang dituduh selama ini,” ujar Yusran.

Yusran juga menegaskan bahwa persoalan radikalisme sejatinya bukanlah tupoksi Menag. Maka tidak patut hal itu menjadikan prioritas salah satu agenda kerja Menag.

BACA JUGA  Lembaga Sertifikasi Halal Amerika Kunjungi Kementerian Agama

“Justru pernyataan Menag menjadi kontra produktif dan blunder bagi dirinya dan lembaga yang dipimpinnya. Akibatnya, menghilangkan marwah Kemenag dan kepercayaan rakyat. Juga menjadi blunder dan citra buruk bagi pemerintahan Jokowi,” tegasnya.

Yusran pun berharap agar Menag sebaiknya fokus memikirkan tupoksi kerja dan lembaga yang dipimpinnya. Mengingat selama ini banyak permasalahan di Kemenag yang harus diperbaiki seperti korupsi, jual beli jabatan, kinerja buruk, kesejahteraan pegawai, dan lainnya.

“Maka Menag jangan sibuk memikirkan sesuatu yang bukan tugasnya. Masih banyak permasalahan yang harus dituntaskan, terutama memberantas paham-paham sesat yang berkembang di Indonesia seperti Syiah, Liberal, Komunis, Ahmadiyah, dan paham sesat lainnya yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan NKRI. Ini seharusnya menjadi perhatian dan prioritas Menag,” pungkasnya.

Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Larangan Salam Lintas Agama Tidak Merusak Kebhinnekaan

Indonesia - Senin, 18/11/2019 17:55

Menag Nilai Larangan Salam Lintas Agama Tak Salah

Indonesia - Kamis, 14/11/2019 20:36