Soal Radikalisme, Ketua MIUMI Aceh: Menag Harus Jelaskan Maknanya

Foto: Dr. Tgk. M. Yusran Hadi, Lc., MA.

KIBLAT.NET, Banda Aceh –¬†Pernyataan Menteri Agama RI Jenderal (purn) TNI Fachrul Razi tentang komitmennya untuk memberantas radikalisme menghadirkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Banyak pihak yang menyayangkan pernyataan Menteri Agama tersebut.

Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA. selaku Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh mengaku prihatin dengan pernyataan Menag. Mengingat isu radikalisme sejatinya diciptakan dan dipopulerkan oleh musuh-musuh Islam dan orang-orang islamphobia untuk mendiskreditkan Islam dan umat Islam.

“Sepatutnya seorang muslim tidak terpengaruh dan ikut mempopulerkan isu ini. Bagaimana bisa seorang menteri agama yang muslim dari sebuah negara yang mayoritas Islam ikut-ikutan mempopulerkan isu radikalisme? Kenapa penganut agama selain Islam tidak dikatakan radikal? Ada apa? Jangan sampai umat Islam berasumsi negatif kepada pemerintah khususnya Menag,” ujar Yusran kepada Kiblat.net pada Kamis (07/11/2019).

Agar tidak timbul stigma negatif, menurut Yusran, Menag harus menjelaskan makna radikal yang dimaksud dan kepada siapa dituju.

“Agar pernyataan ini tidak bias dan “liar” sehingga tidak membuat kegaduhan rakyat dan bangsa. Jika dimaksudkan radikal adalah kekerasan dan ditujukan kepada umat Islam, maka Menag melakukan kesalahan besar dan berbahaya. Ini sama saja melecehkan Islam dan menyakiti umat Islam, karena Islam tidak mengajarkan radikalisme,” lanjut Yusran.

Yusran menegaskan bahwa tidak ada radikalisme dalam agama Islam. Membela agama dari para penista agama tidak boleh disebut radikal. Melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar tidak boleh disebut radikal. Melawan kezaliman dan kecurangan tidak boleh disebut radikal. Mencegah, melarang kemungkaran dan kemaksiatan tidak boleh disebut radikal.

BACA JUGA  Merenda Nalar di Balik Cadar

“Semua itu adalah ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Seorang muslim wajib patuh dan berloyalitas kepada agama. Semua ini bermanfaat dan berdampak positif dalam kehidupan beragama, bangsa, dan negara,” tegasnya.

Yusran yang juga¬†Anggota Ikatan Ulama dan Da’i Asia Tenggara memandang bahwa sebenarnya banyak pekerjaan yang harus segera dikerjakan Menag ketimbang radikalisme.

“Menag harus tegas menindak penista agama, pelanggar syariat, pemecah belah umat dan bangsa, perusak ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah yang merusak keutuhan NKRI. Begitu pula harus tegas memberantas paham-paham sesat seperti syiah, liberal, komunis, dan paham-paham sesat yang merusak Islam dan keutuhan NKRI. Inilah radikal yang sesungguhnya yang harus diberantas,” ujarnya.

Terakhir, Yusran sangat berharap kepada Menag Fachrul Razi untuk fokus melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh undang-undang, agar Kemenag menjadi lebih baik dari sebelumnya.

“Selama ini Kemenag mendapat stigma negatif dari masyarakat terkait kasus korupsi, jual beli jabatan, liberalisme, sekulerisme, dan lainnya. Persoalan ini harus menjadi prioritas kerja Menag,” pungkasnya.

Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Larangan Salam Lintas Agama Tidak Merusak Kebhinnekaan

Indonesia - Senin, 18/11/2019 17:55