Fadli Zon: Lewat SKB 11 K/L Tentang Radikal, Pemerintah Ingin Terapkan Aturan Sapu Jagat

Foto: Fadli Zon

KIBLAT.NET, Jakarta РPolitisi Partai Gerindra, Fadli Zon menganggap bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken sebelas Kementrian dan Lembaga tentang radikalisme bukti kemuduran demokrasi. Alasan pertama Fadli adalah sejak awal Pemerintah tidak pernah memiliki definisi dan konsep yang jelas mengenai apa itu “radikalisme.

“Sehingga, semua hal yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah dan kepentingannya akhirnya bisa dicap sebagai radikalisme. Ini jelas bentuk penyusunan regulasi yang bermasalah,” katanya dalam akun twitter pribadinya pada Jumat (29/11/2019).

Kedua, kata dia, bukan hanya tidak punya konsep yang jelas, ada kecenderungan semua hal yang bersifat negatif kini juga dianggap sebagai radikal oleh Pemerintah. Dalam SKB itu, Fadli menilai hoaks, hate speech, SARA, intoleransi, semuanya kini dianggap sebagai bagian dari radikalisme.

“Ini kan ngaco. Bagaimana aturan ini bisa memperkuat wawasan kebangsaan jika rumusannya saja ngaco begitu?,” tuturnya.

Dengan SKB ini, ia mengaggap ada kecenderungan Pemerintah ingin menciptakan aturan sapu jagat. Ini sangat bahaya bagi kebebasan sipil. Sebab, ujaran kebencian, hoaks, penghinaan terhadap simbol negara, pidana terorisme, dan sejenisnya, itu semua sudah ada aturannya.

Terakhir, ia menyoroti tentang situs aduanasn.id yang dibuat oleh Kominfo untuk masyarakat yang ingin melaporkan ASN yang diangap radikal. Menurut saya, kata dia, Pemerintah hanya sedang mengembangkan teror, bukan lagi kontrol.

“Portal ini seperti polisi rahasia di negara-negara otoritarian atau komunis. Dari kacamata kebebasan sipil, portal aduan ASN itu bisa dianggap sebagai bentuk penyusutan ruang publik. Bayangkan, hanya karena tombol like, misalnya, orang bisa dipecat dari jabatannya,” pungkasnya.

BACA JUGA  Urus Majelis Taklim, MUI Sumbar Anggap Kemenag Berlebihan

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Fadli Zon Kritisi Pemerintah Terkait Isu Keagamaan

Indonesia - Kamis, 05/12/2019 16:29