Fadli Zon Nilai Pemerintah Ingin Kontrol Pikiran Masyarakat dengan Isu Radikalisme

Foto: Fadli Zon.

KIBLAT.NET, Jakarta – Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon menyebut bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mengkriminalisasi pikiran masyarakat menggunakan SKB 11 Kementrian dan Lembaga tentang radikalisme.

“Dari kacamata yang lebih luas, saya melihat sedang ada upaya kriminalisi-pikiran oleh pemerintah. Pemerintah kini seolah jadi agen yang bisa menentukan mana pikiran yang diizinkan dan mana yang tidak,” katanya di akun twitter pribadinya pada Jumat (29/11/2019).

Ia memaparkan bahwa kampanye anti radikalisme yang dianggap aneh adalah portal aduan radikalisme bagi ASN. Sebab, saat ini negara punya perangkat yang sangat lengkap untuk menanggulangi radikalisme. Di antaranya BIN, BNPT, Polri, Densus 88 dan sebagainya.

“Di balik isu radikalisme yang terus-menerus digoreng ini, pemerintah sedang berusaha melakukan kontrol pikiran terhadap masyarakat, sebuah kejahatan yang oleh George Orwell disebut sebagai thoughtcrime,” jelasnya.

“Hanya negara-negara otoriter yang biasa melakukan thoughtcrime. Dan pemerintahan Presiden Joko Widodo kini sedang berjalan ke arah itu,” sambungnya.

Menurutnya, jika pemerintah benar-benar punya data terkait sebaran paham radikal atau anti-Pancasila, seharusnya sebaran-sebaran segera dicegah. Ia menegaskan tidak pas jika malah isu tersebut menjadi bola liar di publik.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

One comment on “Fadli Zon Nilai Pemerintah Ingin Kontrol Pikiran Masyarakat dengan Isu Radikalisme”

  1. Khalid R

    Itu sudah jelas…

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Fadli Zon Kritisi Pemerintah Terkait Isu Keagamaan

Indonesia - Kamis, 05/12/2019 16:29