Anies Resmi Digugat atas Banjir Awal Tahun di DKI Jakarta

KIBLAT.NET, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi digugat atas banjir yang menimpa wilayah DKI Jakarta pada awal 2020.

Pihak penggugat sendiri mengatasnamakan sebagai Tim Advokasi Banjir Jakarta. Gugatan mereka terdaftar dengan nomor registrasi nomor 27/Pdt.GS/Class Action/2020/PN.Jkt.Pst. secara resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/01/2020).

“Kami hari ini mendaftarkan gugatan tentang banjir yang terjadi di Jakarta yang terjadi pada 1 Januari, Tahun Baru 2020. Inti gugatan kami ini ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan dasar gugatan karena lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya,” kata Juru Bicara Tim Advokasi Banjir Jakarta, Azas Tigor Nainggolan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/01/2020), dikutip dari Antara.

Azas mengklaim sebanyak 243 orang telah tergabung dalam gugatan kelompok (class action) tersebut, dan mereka mengalami kerugian sebesar Rp 42,33 miliar dan menuntut ganti rugi atau kompensasi.

Selain menuntut ganti rugi, pihak penggugat juga menuntut Gubernur DKI Jakarta karena tidak menyiapkan Early Warning System (EWS) terhadap bencana banjir yang dialami oleh warga Jakarta.

“Kalau itu ada (EWS), tentu ada informasi kepada masyarakat yang diberikan sehingga mereka mempersiapkan diri. Lalu, tidak ada juga Sistem Bantuan Darurat, atau Emergency Response. Kalau lihat fakta, teman-teman bisa lihat banyak korban banjir yang keliaran dan tidak dapat bantuan,” kata pria yang juga Ketua Forum Warga Ibu Kota (FAKTA) Jakarta itu.

BACA JUGA  Menolak Pengungsi Rohingya Sama dengan Legalkan Pelanggaran HAM

Oleh karena itu, gugatan kelompok yang diajukan oleh Advokasi Banjir Jakarta ini berlandaskan Undang-Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Menanggapi gugatan itu, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah sebelumnya mengatakan itu adalah hal yang biasa.

“Kami sudah sering menangani beberapa masalah, jadi (soal class action) biasa saja sih,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhanah di Balai Kota Jakarta, Senin (13/01/2020).

Sumber: Antara
Penulis: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

2 comments on “Anies Resmi Digugat atas Banjir Awal Tahun di DKI Jakarta”

  1. Agung

    Mudah2an yg menggugat paham bahwa penyebab banjir adalah meluapnya sungai2 yg secara yuridis menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dijelaskan dalam UU SDA No. 17 Tahun 2019.

    Undang-undang Sumber Daya Air No. 17 Tahun 2019

    BAB IV

    Pasal 10

    Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:

    a. menyusun kebijakan nasional Sumber Daya Air;
    b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk
    Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
    c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas
    provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk
    Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
    d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas
    provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk
    Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
    e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan
    Wilayah Sungai strategis nasional;
    f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber
    Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis
    nasional;
    g. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air
    Minum lintas daerah provinsi dan Sistem Penyediaan Air
    Minum untuk kepentingan strategis nasional;
    h. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah
    Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
    i. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi
    kewenangan Pemerintah Pusat;
    j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah
    Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
    k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah
    provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
    l. mengembangkan teknologi di bidang Sumber Daya Air;
    m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
    wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
    n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
    wewenang pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah provinsi;
    o. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
    wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
    p. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam
    Pengelolaan Sumber Daya Air.

    Pasal 11

    Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah
    Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) berwenang:
    a. menetapkan kebijakan nasional Sumber Daya Air;
    b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas
    Provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
    c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas
    Provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
    d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan
    Wilayah Sungai strategis nasional;
    e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis
    nasional;
    f. menetapkan status daerah irigasi;
    g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan
    Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas negara,
    Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
    h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
    Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
    i. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengelolaan Sumber Daya Air;
    j. membentuk Pengelola Sumber Daya Air;
    k. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
    l. menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
    m. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional.

  2. Hidayat

    Bagaimana dengan gugatan warga Kalimantan dan Sumatra terkait dengan kebakaran lahan hutan kepada Presiden RI, apakah sudah ada tindak lanjutnya ??

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Cegah Second Wave, Anies Akan Batasi Arus Balik

Indonesia - Selasa, 26/05/2020 10:14