Ketua MPR: Semua Yayasan Dana Pensiun dan Asuransi Milik Pemerintah Harus Segera Diaudit

Foto: Ketua MPR-RI, Bambang Soesatyo.

KIBLAT.NET, Jakarta- Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo meminta seluruh yayasan dana pensiun dan asuransi milik pemerintah (BUMN) harus segera di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya, agar bisa mendapat gambaran jelas tentang bagaimana skema investasi dan prosedur investasi yang dilakukannya. Hal tersebut guna menyelamatkan kepentingan masyarakat dan negara.

“Usai terbongkarnya skandal Jiwasraya, yang menurut dugaan sementara Kejaksaan Agung per Agustus 2019 kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun, kini mulai terkuak investasi PT ASABRI sepanjang tahun 2019 yang ambles di 12 perusahaan dengan nilai total kerugian ditaksir melebihi Rp 10 triliun. Audit menyeluruh perlu segera dilakukan BPK terhadap berbagai perusahaan BUMN yang bergerak di jasa asuransi. Jangan sampai kejadian Jiwasraya dan Asabri juga terjadi di BUMN asuransi lainnya,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (12/01/2020) dalam rilis yang diterima Kiblat.

Setidaknya, saat ini ada lebih kurang tujuh BUMN yang bergerak di bidang asuransi, yakni PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Tak hanya terhadap BUMN Asuransi, mantan Ketua DPR-RI ini juga menilai perlunya dilakukan audit terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Walaupun keduanya tak termasuk dalam BUMN, namun sebagai badan hukum yang mengelola uang rakyat, audit juga perlu dilakukan agar rakyat tak menjadi korban sebagaimana skandal Jiwasraya dan dugaan skandal di ASABRI.

BACA JUGA  Apresiasi Kinerja Polda Metro Jaya, Ketua MPR Serukan Jihad

“Di Akhir 2018, aset BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 359,4 triliun. Per Mei 2019, dana kelolaannya mencapai Rp 391 triliun. Di akhir September 2019, ditaksir meningkat mencapai Rp 412 triliun. Uang sangat besar ini harus dikelola secara hati-hati dan diawasi secara ketat. Jangan sampai dikemudian hari ada berita serupa sebagaimana yang terjadi pada Jiwasraya,” tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menegaskan, audit kinerja dan audit menyeluruh sangat penting karena usai merebaknya Jiwasraya dan ASABRI, publik kini penuh kecurigaan dan khawatir praktik “hangky-pangky” antara pengelola dana masyarakat/negara, OJK, dan penikmat dana tersebut itu dengan modus yang juga sama terjadi di berbagai perusahaan BUMN lainnya. Padahal sejatinya, pengelolaan dana pensiun ataupun asuransi tak boleh dilakukan serampangan karena menyangkut hajat hidup rakyat.

“Saya percaya kepada Meneg BUMN yang baru, saudara Erick Tohir bisa menyelesaikannya dan menata ulang pengelolaan BUMN yang amburadul ini. Negara harus hadir melindungi rakyatnya. Akibat skandal Jiwasraya, rakyat yang sudah bersusah payah menyisihkan uangnya untuk masa depan hari tua untuk kesehatan dan pendidikan, bukannya menikmati kebahagiaan melainkan menikmati pilu,” tuturnya.

“Belum lagi menurunnya kepercayaan internasional terhadap pengelolaan BUMN. Kejadian memalukan ini tak boleh terulang, sudah cukup penderitaan yang diterima rakyat tanpa perlu ditambah menderita akibat tata kelola manajemen BUMN yang lama yang tak beres,” pungkas Bamsoet.

BACA JUGA  Komisi VIII Kritik Wacana TNI Urus Kerukunan Umat Beragama

Reporter: Fanny Alif
Editor: Rusydan Abdul Hadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Bamsoet Sebut Tak Masalah Anak Pejabat Maju Pemilu

Indonesia - Rabu, 19/02/2020 10:41