Nelayan Cina Kembali Terlihat di Natuna, Komisi I Minta Perairan Dijaga 24 Jam

Foto: KRI Tjiptadi-381 saat menghalau kapal Coast Guard China di perairan Natuna Utara

KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa perairan Natuna Utara perlu dijaga setiap saat. Hal ini untuk menghindari pencurian ikan oleh pihak asing di zona ekonomi ekslusif tersebut.

Diketahui, setelah kunjungan Presiden Jokowi pada 7 Januari lalu, kapal nelayan dan cost guard Cina sempat menghilang. Namun tak lama, pada Sabtu (11/01/2020) 6 kapal cost guard kembali terlihat memasuki ZEE Indonesia sembari mengawal 1 kapal pengawasan perikanan Cina dan 49 kapal nelayan pukat Cina.

Abdul kharis mengatakan prinsip penjagaan di perairan Indonesia yang wajib menjaga adalah Bangsa Indonesia sendiri. Menurutnya, kapal nelayan asing akan masuk jika pemerintah lengah menjaga perairan tersebut.

“Kalau kita jaga terus, pasti mereka tidak masuk. Menurut saya yang paling penting dilakukan adalah bagaimana patroli setiap saat di wilayah perbatasan. Full 24 jam harus dijaga, kalau dijaga mereka enggak akan masuk,” kata Kharis sesaat sebelum rapat parupurna DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta pada Senin (13/1/2019).

Kharis menuturkan bahwa hak berdaulat Indonesia atas perairan Natuna Utara memiliki landasan yang kuat, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa -Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982. Karenanya, sebagai pimpinan Komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan Informatika dan Intelijen ini mendukung usulan penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla). Adapun pagu anggaran Bakamla pada 2020 berkisar Rp 400 miliar.

BACA JUGA  PBNU Dukung Pemerintah Indonesia Tenggelamkan Kapal Cina di Natuna

Kendati belum menerima usulan tersebut dalam APBN-Perubahan 2020, menurutnya penambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat armada Bakamla, khususnya penjaga pantai (coast guard).

“Jika penambahan anggaran diusulkan, kita akan dukung. Melihat risikonya, dampaknya seperti ini. Dulu-dulu mungkin tidak terlalu terasa bahwa coast guard kita belum sepadan dengan coast guard asing,” ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak berkompromi dengan Cina terkait kedaulatan di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun Cina telah menanamkan investasinya di Indonesia, Pemerintah tetap diminta tegas jika berurusan dengan kedaulatan wilayah Tanah Air.

“Seharusnya Cina itu menghargai kedaulatan wilayah kita. Menurut saya ini soal kedaulatan NKRI tidak bisa kita abaikan, tidak bisa dikompromikan,” ujar Sukamta saat interupsi Rapat Paripurna DPR pada Senin (13/1/2020).

Ia pun meminta Pimpinan DPR RI untuk berkomunikasi dengan Pemerintah dan mengingatkan agar Indonesia tidak berkompromi dengan Cina hanya karena Cina sudah berinvestasi di Indonesia.

“Saya harap Pimpinan mengkomunikasi hal ini ke Pemerintah. Jangan hanya karena investasi China kita berkompromi dengan urusan kedaulatan. Pertemanan kita junjung tinggi, tetapi kita tidak akan menghormati pihak yang melanggar kedaulatan,” pungkas Sukamta.

 

 

Reporter: Qoid

Editor: Guntur Aji

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga