Pemerintah India Cabut Pembatasan Internet di Jammu dan Kashmir

KIBLAT.NET, Jammu & Kashmir – Pemerintah India mengklaim telah memulihkan internet seluler di wilayah Jammu dan Kashmir sejak Sabtu (25/01/2020) usai penduduknya mengeluhkan kecepatan internet yang sangat rendah.

Meski begitu, masyarakat kembali kecewa usai mengetahui bahwa mereka tetap tidak bisa mengakses media sosial. Padahal pemerintah india telah lebih dari lima bulan mengunci Internet di wilayah tersebut.

Dikutip dari kanor berita Anadolu, masyarakat setempat juga banyak yang tidak menyadari bahwa penyedia layanan internet mereka hanya diizinkan memberi mereka akses ke 301 situs web yang sudah di setujui oleh Pemerintah.

“Butuh waktu lama untuk membuka email. Bagaimana anda bisa memuat formulir atau mengisi aplikasi paspor online dengan kecepatan seperti ini? Kami masih harus mengunjungi warnet berkecepatan tinggi di kantor-kantor pemerintah untuk tugas-tugas semacam itu,”kata Peerzada Manzoor, salah seorang penduduk distrik Kupwara.

Sementara itu Mohammad Tahir, seorang akademisi Kashmir yang berbasis di Dublin, berkicau di laman Twitternya pada hari Sabtu dengan menyebut bahwa pembatasan Internet yang terjadi mirip seperti yang ada di Korea Utara.

“Gaya Internet ala Korea Utara. Hanya situs web yang diperiksa pemerintah yang dapat diakses. Saya masih tidak bisa melihat wajah anggota keluarga saya bahkan setelah berbulan-bulan. Saya tidak bisa mengumpulkan data untuk penelitian saya melalui wawancara online. ”

Yang lebih mengecewakan, adalah lusinan jurnalis yang tidak dapat lagi mengakses situs jejaring sosial di Media Facilitation Center, fasilitas yang dikelola pemerintah yang telah menjadi satu-satunya sumber internet selama berbulan-bulan.

BACA JUGA  Aksi Protes terhadap UU Anti-Muslim di India Terus Berlanjut

Menurut pejabat fasilitas tersebut mengatakan, pihak penyedia layanan diperintahkan oleh Pemerintah agar mencegah masyarakat mengakses media sosial.

Penguncian Internet di wilayah tersebut dimulai pada Agustus lalu, beberapa saat sebelum pemerintah menghapus status otonom daerah mayoritas muslim tersebut. Larangan Internet itu akhrnya dicabut setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada awal bulan ini, menyebut pembatasan internet itu melanggar hukum.

 

 

Reporter: Qoid

Sumber: Anadolu

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga