GISS: Sebut ISIS Eks WNI, Jokowi Akui ISIS Negara Berdaulat

Foto: GISS

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur Global Indonesia Strategic Studies (GISS) Fajar Shadiq menilai narasi yang digunakan oleh Jokowi kepada para pendukung ISIS yang berada di Suriah sebagai ISIS Eks WNI kontraproduktif. Penyebutan itu merupakan bentuk pengakuan secara tidak langsung bahwa entitas ISIS sejajar dengan negara.

“Ketika Jokowi menyebut ISIS eks WNI itu berarti Jokowi menganggap dengan bergabungnya seseorang kepada ISIS berarti seperti bergabung ke sebuah negara. Jokowi seperti mengaminkan klaim ISIS sebagai Daulah (negara) Islam,” ujar Fajar dalam rilis tertulisnya kepada media, Kamis, 13 Februari 2020.

Menurutnya, penyebutan eks WNI oleh Presiden Jokowi sama dengan penegasan bahwa para pendukung ISIS telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan regulasi yang berlaku dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan Indonesia bisa hilang di antaranya apabila WNI yang bersangkutan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing.

“Seluruh komunitas internasional tidak pernah ada yang mengakui kedaulatan maupun klaim ISIS. Meskipun secara de facto, ISIS pernah menguasai wilayah yang sangat luas di Syria dan Iraq. Selama ini entitas ISIS disebut sebagai actor non-state dalam kajian hubungan internasional,” tambah alumnus Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia ini.

Ia juga menambahkan bahwa dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia kehilangan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

BACA JUGA  Romo Syafii: Eks ISIS Bisa Ditangani Seperti WNI dari Wuhan

“Dengan demikian jika melihat poin tersebut maka, secara tidak langsung Pemerintah Indonesia telah mengakui ISIS sebagai aktir negara dalam pergaulan internasional,” pungkasnya.

Sebelumnya, istilah ‘ISIS eks WNI’ digunakan Jokowi saat dia mengemukakan sikap tegasnya: tak akan memulangkan mantan kombatan ISIS. Sikap itu diambil pemerintah karena negara ingin menjamin keamanan dalam negeri dari teroris. Ada ratusan juta penduduk Indonesia yang harus dijamin keamanannya.

“Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 267 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Pakar Pidana: Eks ISIS Bisa Jadi Batu Uji Deradikalisasi

Video News - Senin, 17/02/2020 00:31