AII: Ancaman Eks ISIS Seharusnya Ditangani Secara Proporsional

Foto: Pemerintah menolak kepulangan WNI eks ISIS kembalik ke Indonesia. AFP PHOTO / Ayham al-Mohammad

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa Pemerintah memang tidak berkewajiban memulangkan eks ISIS. Tetapi tidak juga bisa melarang warganya untuk kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum internasional.

“Setiap orang memiliki hak-hak asasi yang harus dijamin, termasuk hak atas kewarganegaran. Tanpa itu justru akan menyebabkan mereka kehilangan hak-hak dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan atau hak-hak lainnya. Setiap negara wajib melindungi warganya,” katanya kepada Kiblat.net melalui siaran persnya.

Usman menyebutkan bahwa jika yang dikhawatirkan adalah ancaman terhadap keamanan nasional, keselamatan masyarakat Indonesia, maka seharusnya itu ditangani secara legal, proporsional, dan memang diperlukan oleh tatanan demokratis masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah punya sistem legal untuk menangani mereka yang akan datang kembali.

“Pemerintah bisa melakukan investigasi terhadap warganya yang diduga terlibat kelompok kejahatan di sana yang kembali ke Indonesia, sebelum mengizinkan mereka kembali, termasuk ke masyarakat,” jelasnya.

Tentunya, kata dia, investigasi itu harus dilakukan dengan menghormati kaidah-kaidah hukum dan hak asasi manusia. “Jika ada di antara mereka yang terbukti melakukan kejahatan, maka Pemerintah bisa melakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan,” pungkas Usman.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga