Soal Anak Eks ISIS, KPAI: Pemerintah Wajib Berikan Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Jaringan Terorisme

Foto: Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dr. Susanto

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI), Dr. Susanto angkat suara terkait isu anak dalam polemik pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Menurutnya, pemulangan anak-anak eks ISIS masih perlu kajian yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keamanan nasional, aspek perlindungan anak serta aspek lainnya yang terkait.

Susanto mengatakan, tak perlu ada debat pro kontra soal kepulangan karena Pemerintah telah mengambil sikap terkait hal tersebut. Susanto menyebutkan bahwa Pemerintah telah memutuskan akan adanya ruang bagi anak eks ISIS untuk dipulangkan.

“Harapan kami, tak sekedar memulangkan tetapi kesiapan rehabilitasi terhadap anak diduga korban ISIS mesti benar-benar siap sematang mungkin, baik dari sisi konsep rehab, SDM yang kompeten dan mencukupi kebutuhan, maupun pendampingan yang lain,”ujar Susanto saat dihubungi kiblat.net pada Kamis (20/02/2020).

Ia menambahkan, anak korban jaringan terorisme wajib mendapatkan perlindungan khusus. Hal ini tertuang dalam pasal 59 UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Diketahui, pasal tersebut memang secara spesifik menwajibkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban jaringan terorisme.

Sebelumnya pada Senin (17/02/2020), Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa untuk menyikapi eks ISIS, Pemerintah juga perlu melihat hukum internasional. Menurutnya, jika merujuk hukum internasional maka anak-anak harus dipulangkan.

“Dalam hukum internasional maupun nasional sudah diatur bagaimana menangani warga yang terbukti mengikuti organisasi dan pelatihan bersenjata dengan kelompok yang melakukan kejahatan. Tapi ada kekecualian dari hukum internasional, yaitu memulangkan anak-anak,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kiblat.net.

BACA JUGA  Pandemi Virus Wuhan, PP Parmusi Tunda Pelaksanaan Muktamar ke-IV

 

Reporter: Qoid

Editor: Guntur Aji

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Relaksasi Kredit Dari Pemerintah Dinilai Belum Efektif

Indonesia - Jum'at, 03/04/2020 00:23