Ketika Pencetus NKRI Menolak Pancasila

Foto: Buya Mohammad Natsir

Oleh: Ahmad Firdaus, pegiat sejarah politik Islam di Indonesia

KIBLAT.NET – Belakangan, isu hubungan antara Pancasila dan Agama menjadi topik yang serius diperbincangkan. Hal ini terjadi menyusul pernyataan ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Yudian Wahyudi yang dalam wawancara salah satu media online menyatakan bahwa: “musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan.” Pernyataan ini menuai reaksi yang keras dari publik, khususnya umat Islam. Bahkan tagar #BubarkanBPIP sempat menjadi trending topik di twitter.

Sebenarnya, bagaimana hubungan antara Pancasila dan Agama? Terlepas dari apapun klarifikasi setelahnya, pertanyaan selanjutnya yang mengemuka adalah: benarkah Agama adalah musuh Pancasila? Barangkali kita perlu menengok sejarah. Sejarah adalah masa lalu yang hidup, kata Prof Al-Attas. Tak ada perdebatan yang paling monumental di republik ini selain perdebatan tentang dasar negara dan Pancasila.

Barangkali, dengan melihat sejarah kita bisa belajar bagaimana melakukan perdebatan yang bermutu. Orang bijak mengatakan, sejarah hanya akan terus berulang. Situasi sejarah bisa jadi sama persis dengan situasi saat ini. Karena dari sejarah lah kita bisa belajar kebijaksanaan, dan ketidaktahuan hanya akan membawa kita pada kesesatan.

Salah satu tokoh yang patut dipelajari pemikirannya tentang Pancasila adalah Mohammad Natsir. Ia adalah tokoh besar partai Masyumi, perdana menteri pertama NKRI, juga sekaligus pencetus “Mosi Integral Natsir”, yang menyatukan kembali Indonesia ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 03 April 1950, pasca terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, yang membagi Indonesia menjadi 16 negara bagian.

Pemikiran Natsir tentang Pancasila sendiri mengalami banyak dinamika. Pada awal berdirinya Republik sampai sebelum 1957, Natsir yakin bahwa Pancasila sejalan dengan ajaran Islam karena menekankan kepercayaan pada satu-satunya Tuhan (Kersten, 2015: 323). Bagi Natsir, tidak ada kontradiksi antara Pancasila dan Islam, kecuali jika Pancasila sengaja diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Baginya, Pancasila dan Islam adalah hubungan yang sinergis dan harmonis. Pancasila akan berkembang di pangkuan ajaran Islam. Dan Islam, akan tenteram bersama dengan Pancasila.

Natsir mempertegas pandangannya mengenai pancasila dalam pidatonya di depan Pakistan Institute of World Affairs pada 1952, ia menyatakan bahwa: “Pakistan tidak diragukan lagi sebagai negara Islam karena telah mendeklarasikan Islam sebagai agama negara, juga Indonesia, menurutnya negara ini juga merupakan negara Islam, karena fakta bahwa negara ini diakui sebagai agama rakyat, meskipun dalam konstitusi kita tidak dinyatakan secara tegas sebagai agama negara. Tetapi Indonesia tidak mengecualikan agama dari sistem negara, bahkan kepercayaan tauhid (monothestic belief) telah ditempatkan di atas sila Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar etis, moral dan spiritual bangsa dan negara kita (Natsir, 2001: 365).

Lebih lanjut, Natsir mengatakan bahwa Pancasila adalah perumusan lima cita-cita kebaikan sebagai hasil konsensus para pemimpin nasional pada tahap perjuangan di awal kemerdekaan. Dan karena lima landasan kebaikan itu tidak bertentangan dengan Alquran, kecuali mereka dimasukkan oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan Alquran.

BACA JUGA  Peran Alim Ulama di Tengah Wabah Corona

Menurutnya, dalam pandangan umat Islam, perumusan Pancasila tidak menunjukkan sesuatu yang asing dalam ajaran Alquran, dan meskipun tidak identik dengan Islam itu sendiri, Pancasila telah memasukkan cita-cita Islam (Natsir, 2001: 366).  Natsir menyimpulkan bahwa Pancasila adalah manifestasi dari niat dan cita-cita kebaikan dan berusaha melakukan segala upaya untuk penerapannya dalam praktik negara.

Namun, upaya Sukarno untuk memperkenalkan tatanan yang lebih otoriter di Indonesia dan kekuatan yang lebih kuat dari Partai Komunis membuat Natsir mengubah pandangannya. Pada tahun 1957 di Majelis Konstituante ia kembali menolak Pancasila sebagai dasar negara, karena ideologi ini dianggap sebagai produk ciptaan manusia dan diklasifikasikan sebagai pemikiran yang sekuler.

Menurut Natsir, Pancasila itu amorfis, sekuler dan tidak cocok untuk negara-negara Muslim. Akar konflik antara Sukarno dan Natsir ini mungkin berasal dari interpretasi mereka yang berbeda tentang perlunya agama. Soekarno bahkan pernah menyebutkan bahwa Tuhan tidak relevan dengan tahap perkembangan manusia (Kahin, ISEAS, 2012: 191-217).  Natsir sangat percaya bahwa Pancasila, jika seperti yang ditafsirkan oleh Soekarno, adalah ancaman terhadap Islam (atau agama) di antara orang Indonesia.

Dalam pidato Natsir yang berjudul “Islam sebagai Dasar Negara” di depan sidang Majelis Konstituante (1957-1959) untuk menentukan dasar negara Indonesia, Natsir mengatakan bahwa untuk dasar negara, Indonesia hanya punya dua pilihan yaitu sekularisme (la diniyah) atau paham keagamaan (diniyah). Pancasila dalam pendapatnya adalah la diniyah oleh karena itu Pancasila bersifat sekuler karena tidak mengakui wahyu sebagai sumber, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah hasil penggalian dari masyarakat.

Sikap keras yang diambil oleh Natsir di majelis tersebut karena telah terjadi pengaburan interpretasi Pancasila yang dibuat oleh Sukarno. Bahkan dalam majelis konstituante, ia secara terbuka menyatakan bahwa majelis konstituante adalah sebuah forum di mana para anggota mengekspresikan pendapat dan pemikiran dengan cara yang lurus, jujur, dan mencerminkan pemikiran yang hidup dalam masyarakat. Karena itu ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menolak Pancasila (Natsir, 2000: 10).

Sebagai seorang demokrat sejati, Natsir harus menerima Pancasila sebagai dasar negara, yang telah berlaku sejak 1945 hingga debat ideologis terjadi di majelis konstituante 1957. Namun, yang perlu dicatat adalah apa yang dilakukan Natsir adalah sepenuhnya sah, karena pada saat itu majelis belum menetapkan dasar negara baru yang permanen. Dan seperti tokoh politik lainnya, Natsir sebagai representasi dari partai Islam memiliki hak untuk mengusulkan Islam sebagai dasar negara terhadap pendukung Pancasila pada saat itu.

BACA JUGA  Lockdown, Simalakama bagi Jokowi

Pemerintah membaca situasi ini sebagai hambatan konstitusional yang serius, sehingga pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno dengan dukungan penuh dari militer mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945 dan sekaligus membubarkan Majelis Konstituante yang dipilih oleh rakyat. Partai Masyumi, menurut salah satu tokoh Masyumi, Anwar Harjono, tak mempersoalkan isi Dekrit tersebut. Apalagi, disebut di dalamnya bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai dan menjadi rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. Namun partai berlambang bintang dan bulan itu menyesalkan cara-cara kekuasaan yang diambil Soekarno dalam mengeluarkan Dekrit tersebut, bukan dengan jalan musyawarah (Artawijaya, 2014: 91).

Sukarno menggunakan peluang di posisi otoritas tertinggi untuk meminimalkan pikiran tokoh-tokoh Islam. Pada tanggal 31 Desember 1959 Soekarno memutuskan kebijakan Keputusan Presiden (Penpres) No. 7/1959 yang mengatur kehidupan dan pembubaran partai, kemudian juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 200/1960 yang secara resmi memerintahkan pembubaran Masyumi dan PSI pada 17 Agustus 1960 (Artawijaya, 2014: 130).

Akhir 1950-an dan awal 1960-an menjadi periode kritis bagi Partai Masyumi. Rezim Sukarno yang berkuasa mulai menyimpang dari kekuasaan. Berbagai jargon dan istilah, menjadi tameng untuk mengabadikan kekuasaan dan menekuk lawan politik. Gagasan Demokrasi Terpimpin tampaknya menjadi ‘mantra sakti’. Alat penekan oposisi yang disebut ideologi Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunisme) menjadi ‘palu godam’ kekuasaan (Artawijaya, 2014: 107).

Awal tahun 1960-an, pertentangan di lapangan antara Masyumi dengan Soekarno makin meruncing. Buya Hamka, tokoh partai Masyumi dalam khutbah-khutbahnya di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa Islam dalam keadaan bahaya. Bahaya yang dimaksud menurut Hamka adalah geliat komunisme dan kristenisasi yang sedang menggurita di lingkar elit kekuasaan.

Akhirnya, Rezim Orde Lama memenjarakan Natsir dan kawan-kawannya karena dianggap “melawan arus” dengan mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958. Sebelumnya ia dua tahun menjadi tahanan di Batu, Jawa Timur. Sukarno juga memberaikan satu persatu rekan pergerakan Natsir: Hamka dipenjara, Sjafroeddin Prawiranegara dibuang ke Kedu dan Burhanuddin Harahap ke Pati. Sumitro Djojohadikusumo lebih dulu lari ke luar negeri. Di Wisma Keagungan, Natsir bergabung dengan Sutan Sjahrir dari Partai Sosialis, yang juga dipenjarakan Orde Lama.

Mohammad Natsir dibebaskan pada bulan Juli 1966 setelah Pemerintahan Orde Lama digantikan oleh pemerintahan Orde Baru. Orde Baru datang seolah membawa janji dan harapan. Oleh karena itu, tokoh seperti Prawoto Mangkusasmito optimistik di awal Orde Baru yang disebut sebagai masa rehabilitasi multikompleks, Partai Masyumi akan turut direhabilitasi.

Sedari awal, tampaknya Natsir sudah menyadari kemungkinan tertutupnya lapangan politik bagi dirinya dan kawan-kawan. Apa yang diprediksikan Natsir ternyata benar, Soeharto menolak rehabilitasi Masyumi. Tumbuhnya kembali partai-partai lama dianggap Soeharto akan memicu persoalan (Hakiem, 2019: 518).

Baca halaman selanjutnya: Dalam perjalanannya, Orde Baru...

Halaman Selanjutnya 1 2

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Islamophobia adalah Musuh Terbesar Pancasila

Artikel - Jum'at, 21/02/2020 09:45

Presiden Diminta Evaluasi Kinerja Kepala BPIP

Indonesia - Kamis, 13/02/2020 13:46