Mardani: Tak Transparan, Kinerja Ekonomi Nasional Sudah Buruk Sebelum Pandemi Covid-19

Foto: Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera

KIBLAT.NET, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan kinerja buruk ekonomi nasional saat ini sudah terjadi dari sebelum pandemi global
Covid-19.

Menurut Mardani, buruknya kinerja ekonomi terjadi karena ketidak cermatan pemerintah dalam menjalankan Tata Kelola Pemerintahan (Good Corporate Governance/GCG). Sesuai dengan kesepakatan PBB, Tata Kelola Pemerintahan yang memiliki prinsip dasar transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Memburuknya ekonomi nasional sudah terjadi sebelum pandemik global, Pemerintah terkesan tidak cermat dalam tata kelola, transparansi dan akuntabel,” kata Mardani, (09/05/2020).

Anggota DPR Fraksi PKS itu menilai hal itu juga disebabkan oleh kurang jelinya pemerintah dalam memilih prioritas strategi pembangunan. Pemerintah terlalu memprioritaskan pembangunan pembangunan infrastruktur, yang pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang.

Parahnya lagi, kata Mardani, pembangunan infrastruktur dilakukan dengan mengandalkan utang luar negeri. “Ini juga penyebab buruknya ekonomi nasional, utang. Terlalu banyak berhutang untuk proyek Infrastruktur 6 tahun kebelakang,” tuturnya.

Mardani juga meminta Kementerian Keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk menekan perusahaan publik agar transparan. OJK harus mewajibkan BUMN dan perusahaan negara untuk public expose setiap tahun serta trasnparan menjelaskan setiap penggunaan dana dari hasil penerbitan surat utang setiap triwulan sampai tuntas.

Dia menambahkan buruknya ekonomi nasional juga disebabkan memburuknya kinerja perusahaan plat merah papan atas nasional. Mardani menilai permasalahannya terletak pada kurangnya pengawasan sejak 2014.

BACA JUGA  MUI: Kita Sambut Baik Hagia Sophia Difungsikan Jadi Masjid

“Karena ada kesan bagi-bagi jabatan pada jabatan direksi dan komisaris untuk pendukung Presiden. Sekarang utang yang besar dan dalam itu harus rakyat yang membayar karena buruknya strategi pemerintah dalam pendanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang,” pungkasnya.

Reporter: Imam S.


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Mardani: Saatnya Kebijakan New Normal Dievaluasi

Indonesia - Rabu, 15/07/2020 21:09