Jokowi Naikkan Iuran BPJS, GNPF-Ulama: Bentuk Pelanggaran Hukum Sangat Serius

Foto: Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak

KIBLAT.NET, Jakarta – Keputusan Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No. 64 Tahun 2020 menuai kontra dari berbagai elemen masyarakat.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) menyatakan bahwa keputusan tersebut menunjukkan Presiden tidak memiliki empati sama sekali atas beban penderitaan rakyat di tengah pandemi Covid-19.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima Kiblat.net pada Ahad (17/05/2020), GNPF-Ulama juga menilai keputusan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang sangat serius. Karena Perpres No 75 Tahun 2019 terkait kenaikan iuran BPJS telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Memprotes keras dan menolak dinaikkannya kembali iuran BPJS,” bunyi pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum GNPF-Ulama, Yusuf Muhammad Martak.

GNPF-Ulama pun mendesak Presiden segera mencabut keputusannya. Kenaikan iuran BPJS di tengah merosotnya daya beli, bahkan hilangnya penghasilan karena pandemi Covid-19, dinilai berpotensi menyengsarakan rakyat.

Kenaikan iuran BPJS di tengah situasi sulit, menurut GNPF-Ulama, telah bertolak belakang dengan kewajiban negara untuk melindungi segenap warga negara sebagaimana yang diamanatkan pembukaan UUD 1945.

Selain itu, GNPF-Ulama menegaskan pelanggaran Presiden terhadap konstitusi bisa berujung pada pemakzulan.

“Keputusan Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebagai bentuk pembangkangan hukum terhadap putusan MA, karena tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis,” lanjut pernyataan tersebut.

Lalu, seperti biasa dalam setiap pernyataannya GNPF-Ulama selalu menghimbau umat Islam Indonesia untuk mendekatkan diri dan memohon ampunan kepada Allah SWT. Dan tak lupa mengajak seluruh elemen bangsa merapatkan barisan untuk melakukan perlawanan terhadap berbagai peraturan dan perundangan yang dinilai zalim dan menyengsarakan rakyat.

BACA JUGA  Melalui ACT, PGRI Serahkan Bantuan untuk Guru di Jakarta

Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

One comment on “Jokowi Naikkan Iuran BPJS, GNPF-Ulama: Bentuk Pelanggaran Hukum Sangat Serius”

  1. Taufik

    Gawat…..

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga