Politisi PKS: Pemerintah Jangan Asal Lakukan Relaksasi PSBB

Foto: Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati .

KIBLAT.NET, Jakarta – Pemerintah berencana melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengijinkan orang dengan usia di bawah 45 tahun beraktivitas di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pelonggaran ini juga dimaksudkan agar roda ekonomi mulai kembali bergerak setelah selama 2 bulan dilakukan berbagai kebijakan yang “mengganggu” ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan bekerja atau akivitas ekonomi lain harus tetap memenuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar rencana melakukan pelonggaran ini harus didahului dengan sosialisasi dan yang terpenting juga edukasi secara massif kepada masyarakat.

“Sosialisasi dan edukasi untuk menjelaskan pelonggaran seperti apa yang dilakukan, siapa yang dibolehkan beraktivitas dan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan kepada kelompok usia yang diberikan pelonggaran,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kiblat.net pada Selasa (19/05/2020).

Hal ini, kata Mufida, mengingat tingkat pertambahan kasus baru positif Covid-19 masih fluktuatif dan berada di level yang tinggi. Korban meninggal dunia juga masih cukup tinggi

“Edukasi juga harus menjelaskan protokol kesehatan yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas seperti tetap memakai masker atau pelindung wajah, selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, tidak menyentuh wajah kecuali tangan sudah steril, tetap selalu menjaga jarak fisik, menghindari kerumuman dan langung mandi setelah kembali ke rumah serta mencuci baju yang dipakai dengan deterjen,” terang Mufida.

BACA JUGA  Pemerintah Didesak Segera Bantu Kelompok Difabel Saat Pandemi Covid-19

Sosialisasi dan edukasi ini, lanjut Mufida, sangat penting agar pelonggaran ini tidak disalahartikan oleh masyarakat dengan euforia kebebasan dan secara bebas keluar atau menjalai kehidupan seperti sebelum pandemi tanpa menghiraukan potensi penyebaran yang masih sangat mungkin terjadi.

“Sosialisasi dan edukasi pun perlu dilakukan dengan cara dan media yang tepat seperti penggunaan media sosial maupun media elektronik dengan penjelasan yang menarik,” tegasnya.

Mufida juga meminta agar pelonggaran dilakukan secara bertahap dan diikuti evaluasi.

“Pada tahap pertama misalnya, pelonggaran bisa dilakukan pada kelompok usia produktif 17-44 tahun dengan kondisi fisik yang sehat agar bisa beraktivitas ekonomi. Sehingga anak-anak maupun usia sekolah tidak bebas berada diluar,” imbuhnya.

Pelonggaran, katanya, harus betul-betul ditujukan untuk menggerakan ekonomi secara bertahap dan membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga mengingatkan, setelah pelonggaran dilakukan, segera diikuti dengan melakukan evaluasi cepat misalnya dua minggu setelah pelongaran.

“Evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas pelonggaran dalam menggerakan perekonomian dan tetap terkendalinya penyebaran virus Covid-19. Jika ternyata pelonggaran ini justru memberi dampak negatif, maka pemerintah harus berani menarik kembali kebijakan pelonggaran ini,” tandasnya.

Jangan sampai, kata Mufida, pelonggaran ini justru menimbulkan gelombang penularan Covid-19 yang semakin besar terutama di wilayah Jabodetabek.

“Jangan sampai para dokter dan tenaga kesehatan lain yang sudah banyak berkorban dan bekerja tak kenal lelah, harus kembali menjadi korban kebijakan yang tidak tepat,” tutup Mufida.

BACA JUGA  PKS: RUU Cipta Kerja Jauh Panggang dari Api

Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Dianggap Langgar PSBB, Habib Bahar Kembali Ditahan

Indonesia - Selasa, 19/05/2020 11:41