Ketidakjelasan Pemerintah Membuat Masyarakat Tetap Berkerumun Saat Pandemi

KIBLAT.NET, Jakarta – Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai bahwa banyak kebijakan pemerintah yang berubah-ubah di masa pandemi Covid-19. Menurutnya tindakan tersebut membuat kebingungan masyarakat.

“Ada simpang siur kebijakan. Kita dengar misalnya soal ojol dan mudik. Lalu orang di bawah umur 45 boleh bekerja. Berita ini keluar pads 17 Mei, lalu esoknya 18 Mei dikatakan bahwa itu bukan kebijakan yang dikeluarkan penerintah,” katanya dalam diskusi “Policy Setengah Basa-basi?” Pada Rabu (20/05/2020).

Menurutnya, ketidakjelasan inilah yang juga menbuat kesadaran masyarakat untuk tidak berkerumun menjadi berkurang. Maka, masyarakat tidak sepenuhnya disalahkan ketika tak berdada di rumah masing-masing.

“Saat ini kurangnya komando politik yang jelas . Mau begini atau begitu. Maka tidak adil kalau sepenuhnya menyalahkan masyarakat yang berduyun-duyun ke pasar, ke mall dan sebagainya,” paparnya.

Bivitri juga menyebutkan bahwa peraturan yang berubah-ubah dipengaruhi oleh kapasitas seorang pemimpin. Ia menekankan, seorang pemimpin harus punya ketegasan.

“Presiden itu pemimpin negara dan pemerintahan, dia harus punya ketegasan. Saat ini ada kegalauan dalam masalah ekonomi. Ekonomi ini ada dua, ekonomi yang mensejahterakan masyarakat atau soal investasi? Yang kedua sepertinya,” tukasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Muhammadiyah Tolak Berdamai dengan Corona

News - Rabu, 20/05/2020 11:33