KPK Temukan Sejumlah Peluang Tindak Pidana Korupsi pada Kartu Prakerja

Foto: Ilustrasi Kartu Pra Kerja.

KIBLAT.NET, Jakarta – Pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan Kartu Prakerja menyusul temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah persoalan dalam program ini.

Pemerintah menyebutnya sebagai persoalan “tata kelola”, sementara aktivis antikorupsi mengatakan jika rekomendasi ini segera ditindaklanjuti maka akan berpeluang “berkembang jadi tindak pidana korupsi”.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian sedang menggodok reivisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetisi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Revisi ini sebagai jawaban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan program kartu Prakerja yang selama ini kontroversial.

“Perpres tersebut, sudah dilakukan rapat harmonisasi oleh Kemenkumham, yang intinya ditindaklanjuti dengan permohonan paraf dari para menteri, yang saat ini sedang dalam proses. Jadi inilah yang kami lakukan di tim teknis dalam perbaikan tata kelola,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi & UKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahudin, dalam telekonferensi dengan media, Senin (22/06).

Sebelumnya, KPK menemukan sejumlah persoalan dalam program Kartu Prakerja.

Secara umum, hal-hal yang disoroti KPK antara lain pendaftaran dan pendataan peserta yang tak sinkron dengan data Kementerian Ketenagakerjaan, konflik kepentingan, konten pelatihan yang tak layak, serta dugaan pelatihan fiktif.

Delapan platform digital yang terlibat dalam program ini adalah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.

BACA JUGA  Cegah Corona, Gugus Tugas Covid-19 Minta Warga Papua Barat Konsumsi Sagu dan Ikan

Berikut temuan-temuan tertulis KPK yang telah disampaikan ke Kementerian Koordinator Perekonomian pada 2 Juni 2020 lalu:

  • Peserta Kartu Prakerja, sebagian besar bukan bagian dari daftar Kementerian Tenaga Kerja (1,7 juta). Peserta dari daftar ini hanya 143 ribu, sementara sisanya bukan peserta yang disasar dari program ini.
  • Fitur identifikasi wajah peserta dengan anggaran Rp30 miliar, tidak efektif.
  • Kerjasama dengan 8 Platform digital tidak memenuhi mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penetapannya tidak dilakukan oleh manajemen pelaksana.
  • Terdapat konflik kepentingan pada 5 Platform Digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan yaitu pada 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia.
  • Hanya 24% dari 1.895 pelatihan yang layak untuk dikategorikan sebagai pelatihan. Dari jumlah itu, hanya 55% yang layak diberikan dalam metode daring.

“Kami merekomendasikan pemerintah menunda pelaksanaan batch IV sampai ada pelaksanaan perbaikan tata kelolanya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, seperti dikutip dari situs KPK, terkait Pemaparan Hasil Kajian Program Kartu Prakerja, pekan lalu.

Apa saja yang akan diperbaiki dalam kartu Prakerja?

Rudy Salahudin mengatakan, pemerintah akan memasukkan seluruh peserta dari daftar Kemenaker, dengan tambahan dari kalangan wirausaha yang terdampak Covid-19. “Jadi sasaran penerima ini, kita akan luaskan lagi kepada para wirausahawan,” katanya.

Untuk menyiasati pemerataan peserta, kata Rudy, pemerintah juga akan melibatkan kementerian dan lembaga bagi masyarakat yang ingin mendaftar secara non-online.

BACA JUGA  Pencabutan Asimilasi Habib Bahar Digugat ke PTUN

Selain itu, lanjut Rudy, pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak lagi masuk kategori pengadaan barang dan jasa. “Jadi ini kita tegaskan di dalam perpres yang baru, sehingga tidak terjadi polemik lagi,” katanya.

Selanjutnya, pemerintah juga akan menyiapkan sanksi hukum bagi peserta yang sengaja memalsukan data diri agar bisa masuk sebagai pendaftar Kartu Prakerja.

“Bagi peserta yang melakukan pemalsuan identitas, dan data diri sebagai landasan hukum untuk pengenaan pidana untuk Kartu Prakerja, yang tebukti melakukan pemalsuan identitas, sehingga menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara,” kata Rudy.

Dalam gelombang ke-4 nanti, pelaksanaan Kartu Prakerja akan mendapat pendampingan hukum dari Kejaksaan Agung.

Pemerintah juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam mengevaluasi program Kartu Prakerja untuk gelombang pertama hingga ketiga.

“Karena ini pelaksanaan batch empat masih kita hold dan juga kita dari PMO (project management office) juga belum membayarkan satu sen pun kepada lembaga pelatihan… sehingga ini lah yang kita tunggu verifikasi dari BPKP, nanti setelah verifikasi ini selesai, kita bisa membayar, semua ke lembaga pelatihan, dari semua yang lolos verifikasi BPKP,” kata Rudy.

 

Sumber: BBC Indonesia
Editor: Fajar Shadiq


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Kartu Pra Kerja untuk Artis, Etis?

Suara Pembaca - Jum'at, 17/04/2020 19:08