Editorial: Berisik RUU HIP

Foto: RUU HIP (ilustrasi)

KIBLAT.NET – Keputusan DPR-RI memasukkan rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau yang disingkat RUU HIP ke dalam Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2020 menuai polemik.

Adanya dua kata, yaitu trisila dan ekasila pada Pasal 7 ayat 2 dinilai banyak pihak mereduksi nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Memang dua kata tersebut disampaikan Soekarno pada pidato 1 Juni 1945. Namun fakta berbicara lain, konsepsi trisila dan ekasila ala Soekarno tak pernah diterima sebagai kesepakatan bersama pada sidang BPUPKI. Bahkan, jika kita melihat lebih jauh, dari pidato panjang Soekarno hanya penamaaan Pancasila saja yang diambil dalam kesepakatan bersama BPUPKI terkait dasar negara.

Jika boleh jujur, Pancasila yang kita kenal hari ini sejatinya merupakan kesepakatan temporer dari para pendiri bangsa ini. Setelah terjadi perdebatan alot antara kubu nasionalis sekular dan nasionalis Islam. Panitia Sembilan BPUBKI yang merupakan representasi dari kedua kubu akhirnya merumuskan sebuah kompromi bernama Piagam Jakarta yang disebut sebagai Gentlement’s Agreement.

Rumusan tersebut lahir pada 22 Juni 1945, adapun isinya terdiri dari lima sila yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perdebatan di forum BPUPKI nyatanya masih riuh pasca penetapan Piagam Jakarta. Khususnya terkait sila pertama, ada pihak yang merasa tujuh kata dalam sila tersebut sangat tajam, namun ada pula pihak yang memandang hal tersebut kurang tajam. Hal tersebut membuat Soekarno agak meninggikan suara dan mengingatkan forum sidang untuk menerima hasil keputusan tersebut.

BACA JUGA  Pencabutan Asimilasi Habib Bahar Digugat ke PTUN

Kesepakatan antar dua kubu yang merupakan representasi masyarakat Indonesia nyatanya tak sampai satu hari untuk bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. Menjelang Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, ada seseorang yang mengaku sebagai pihak Jepang mendatangi Hatta, menyampaikan keberatan wakil Protestan dan Katolik di wilayah Indonesia bagian Timur yang dikuasai Jepang. Mereka mengancam untuk memisahkan diri jika Piagam Jakarta tetap disahkan.

Hatta sempat merasa hal tersebut seharusnya tidak menjadi persoalan, keberadaan Alex Andrie Maramis dalam Panitia Sembilan harusnya sudah cukup mewakili aspirasi orang-orang Kristen. Namun pada akhirnya Hatta terpengaruh ancaman tersebut, eksistensi Maramis di panitia sembilan menjadi terabaikan. Dia pun mulai melakukan lobi-lobi terhadap para tokoh Islam untuk menghapuskan tujuh kata pada sila pertama.

Dalam proses penghapusan tujuh kata yang paling sulit dilobi adalah Ki Bagus Hadikusumo. Sosok yang sebenarnya kurang sreg dengan Piagam Jakarta dan sejak awal dirinya menawarkan Islam sebagai dasar Negara.

Pada akhirnya, Kasman Singodimejo berhasil membujuk Ki Bagus untuk menerima penghapusan tujuh kata tersebut. Figur Kasman sebagai sesama orang jawa dan juga Muhammadiyah membuat pendekatannya bisa diterima, dia menyampaikan kepada Ki Bagus bahwa eksistensi Negara pada saat itu lebih penting untuk dipertahankan, dia juga menyampaikan bahwa penghapusan itu bersifat sementara, sebagaimana janji Soekarno bahwa enam bulan setelah kemerdekaan akan diadakan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan merumuskan undang-undang yang sempurna yang akan memuaskan semua pihak.

BACA JUGA  Apapun Alasannya, RUU HIP Harus Dibatalkan

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan merumuskan undang-undang yang sempurna yang akan memuaskan semua pihak nyatanya tak pernah terwujud. Majelis Konstituante 1957 yang menyajikan perdebatan seru soal dasar negara akhirnya dibubarkan Soekarno. Setelah itu tak ada lagi pembicaraan soal dasar negara. Rumusan Pancasila 18 Agustus 1945 yang bersifat sementara malah cenderung menjadi alat gebuk penguasa terkhusus pada masa orde baru.

Orde reformasi yang katanya akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Nyatanya tak pernah lagi membicarakan hal itu, malah ada oknum-oknum penguasa yang berusaha menutupi persoalan besar tersebut dengan narasi bahwa Pancasila telah final.

Para oknum penguasa tersebut nampaknya belum sadar bahwa suara-suara berisik yang senantiasa mengusik ketenangan bangsa ini berawal dari perdebatan dasar negara yang belum selesai. Suara berisik yang hanya bisa diredam dengan duduk bersama, membicarakan kembali apa yang belum selesai.

Bukan dengan aji mumpung, mumpung berkuasa, mari kita paksa orang-orang untuk sepakat dengan kita.


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

One comment on “Editorial: Berisik RUU HIP”

  1. Firman Ahmad

    Pidato Soekarno tentang dasar negara memang tidak pernah diterima sebagai kesepakatan bersama. Lalu nama Pancasila sendiri kapan disepakati sebagai nama dasar negara? Bagaimana bunyi pernyataan yang berisi kesepakatan Pancasila sebagai nama dasar negara?

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Ratusan KOKAM Ramaikan Aksi Tolak RUU HIP di Boyolali

Indonesia - Ahad, 12/07/2020 09:02