Pemerintah Transisi Sudan Hapus Hukum Syariat Islam

KIBLAT.NET, Khartoum – Pemerintah Sudan menyetujui amandemen hukum pidana yang luas, termasuk mencabut hukuman mati karena murtad, serta tidak lagi mengharuskan perempuan untuk meminta izin anggota keluarga laki-laki untuk bepergian dengan anak-anak mereka.

Menurut Hukum Pidana 1991 yang diperkenalkan oleh pemerintahan Omar Bashir yang digulingkan, hukuman untuk perbuatan murtad (keluar dari Islam) dilempari batu sampai mati.

Hukuman cambuk di hadapan publik juga akan diakhiri, dan konsumsi alkohol oleh non-Muslim sekarang akan diizinkan.

Dalam wawancara yang disiarkan televisi pada hari Sabtu (11/07/2020), Menteri Kehakiman Sudan Nasredeen Abdulbari mengatakan pemerintah saat ini sedang mereformasi ketentuan hukum lainnya untuk dimasukkan dalam deklarasi konstitusi.

“Kami membatalkan Pasal 126 Hukum Pidana Sudan dan telah memastikan kebebasan beragama dan kesetaraan dalam kewarganegaraan dan aturan hukum,” katanya.

“Semua perubahan ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan di depan undang-undang. Kami telah menghapus semua pasal yang mengarah pada segala bentuk diskriminasi. Kami memastikan bahwa reformasi hukum akan terus berlanjut sampai kami membatalkan semua undang-undang yang melanggar hak asasi manusia di Sudan.”

Dia mengatakan kementeriannya sedang berupaya membuat undang-undang pribadi baru yang akan membatalkan semua ketentuan diskriminatif terhadap perempuan dan anak-anak. Dia mengatakan komisi untuk mempelajari hukum dan merekomendasikan reformasi akan dibentuk minggu depan.

Alkohol Diizinkan, Sunat Perempuan Dilarang

Undang-undang baru itu juga mengizinkan minum alkohol untuk orang-orang Kristen Sudan dan melarang hukuman cambuk sebagai hukuman resmi. Menurut PBB, sekitar tiga persen populasi Sudan adalah non-Muslim.

BACA JUGA  Umat Islam dan Sejarah 1965

Minuman beralkohol telah dilarang sejak mantan presiden Jaafar Nimeiri memperkenalkan hukum Islam pada tahun 1983, melemparkan botol wiski ke sungai Nil di ibukota, Khartoum.

Undang-undang baru juga akan melarang sunat bagi perempuan (FGM). “Mutilasi organ genital wanita sekarang dianggap sebagai kejahatan,” kata kementerian kehakiman pada Jumat. Pelanggaran akan dihukum hingga tiga tahun penjara.

Pengenalan hukum Islam oleh Nimeiri merupakan katalisator yang signifikan untuk perang selama 22 tahun antara Sudan utara dan selatan yang sebagian besar Kristen yang mengarah pada 2011 menuju pemisahan Sudan Selatan.

Bashir memperpanjang hukum Islam setelah ia mengambil alih kekuasaan pada tahun 1989.

Orang-orang Kristen Sudan kebanyakan tinggal di Khartoum dan di pegunungan Nuba dekat perbatasan Sudan Selatan. Beberapa orang Sudan juga mengikuti kepercayaan tradisional Afrika.

Pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Abdalla Hamdok menjalankan negara dalam koalisi tidak nyaman dengan militer, yang membantu menyingkirkan Bashir setelah berbulan-bulan protes massa.

Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: Ibas Fuadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

One comment on “Pemerintah Transisi Sudan Hapus Hukum Syariat Islam”

  1. Bapake Najib

    Inna lillahi … syariat Islam yang mulia dibawah rezim Sudan yg baru malah dicabik cabik, smg Alloh swt mengembalikan Syariat Islam di Sudan dan negara mayoritas muslim, dan menjadikan negaranya damai dan berkah.

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

CLOSE
CLOSE