Muhammadiyah: Sejak Awal Kita Minta Omnibus Law Ciptaker Dibatalkan

Foto: Abdul Mu'ti (oleh: jundii/kiblat)

KIBLAT.NET, Jakarta – Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa sejak awal Muhammadiyah meminta DPR membatalkan RUU Omnibus Law Ciptaker. Sebab, banyak kontroversi dalam RUU itu.

“Sejak awal, Muhammadiyah meminta kepada DPR untuk menunda, bahkan membatalkan pembahasan RUU Omnibus law. Selain karena masih dalam masa Covid-19 di dalam RUU juga banyak pasal yang kontroversial. RUU juga tidak mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (07/10/2020).

“Padahal seharusnya sesuai UU, setiap RUU harus mendapatkan masukan dari masyarakat. Tapi DPR jalan terus bahkan sampai UU Omnibus tetap disahkan,” sambungnya.

Abdul Mu’ti lantas menanggapi masuknya soal pendidikan di UU Omnibus Law. Menurutnya, usul Muhammadiyah dan beberapa organisasi yang mengelola pendidikan telah diakomodir oleh DPR. Lima UU yang terkait dengan pendidikan sudah dikeluarkan dari Omnibus Cipta Kerja.

“Tetapi masih ada pasal terkait dengan perijinan yang masuk dalam Omnibus Cipta Kerja. Memang soal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena itu, Muhammadiyah akan wait and see bagaimana isi Peraturan Pemerintah,” tuturnya.

Meski demikian, ia meminta semua elemen masyarakat dapat menahan diri dan menerima keputusan DPR sebagai sebuah realitas politik. Kalau memang terdapat keberatan terhadap UU atau materi dalam UU dapat melakukan judicial review.

“Demo dan unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru,” tukasnya.

BACA JUGA  PTUN Jabar Putus Pencabutan Asimilasi Habib Bahar Tidak Sah

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

PPI Jepang Kritik Pembentukan UU Omnibus Law

Indonesia - Sabtu, 17/10/2020 23:48

CLOSE
CLOSE