Tito Klaim UU Omnibus Law Permudah Masyarakat Buka Usaha

Foto: Mendagri Tito Karnavian

KIBLAT.NET, Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menilai bahwa Omnibus Law akan memotong dan menyederhanakan prosedur berusaha di daerah. Menurutnya, setelah disahkannya UU tersebut, akan segera diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis usaha yang prosedurnya mesti disederhanakan.

“Sehingga anak-anak muda kita, masyarakat kita, kelas menengah bawah terutama, mereka mau buka warung, restoran, mau buka usaha-usaha tadi termasuk usaha kreatif itu menjadi lebih mudah,” ujar Mendagri dalam keterangan persnya Rabu, (07/10/2020).

Dalam menyusun PP itu, kata Mendagri, asosiasi-asosiasi pemerintahan daerah, seperti APPSI, APEKSI, APKASI, ADEKSI, ADKASI, akan ikut diundang untuk memberikan masukan. Dengan cara itu, Mendagri berharap bisa menampung aspirasi dari pemerintah daerah (Pemda).

“Kami masukkan dalam tim, mari kita identifikasi jenis-jenis usaha apa saja yang harus disederhanakan dan bagaimana prosedurnya, itu NSPK: Norma, Standar, Prosedur dan Kriterianya seperti apa, yang penting intinya adalah mempermudah.” kata Mendagri.

Lebih lanjut, Pemda diharapkan juga ikut memahami dan memiliki spirit yang sama atas lahirnya UU tentang Cipta Kerja tersebut. Mendagri tidak ingin anak muda yang merupakan tenaga kerja produktif terhambat saat akan membuka usaha di berbagai bidang usaha di daerah.

“Tolong rekan-rekan pemerintah daerah dan DPRD mari kita sama-sama memiliki semangat yang sama, yaitu mempermudah perizinan agar lapangan kerja bagi masyarakat kita, terutama masyarakat kecil, mereka mudah bekerja tanpa dipersulit,” tandas Mendagri.

BACA JUGA  PPI Jepang Kritik Pembentukan UU Omnibus Law

Tito menjelaskan, Kemendagri dalam penyusunan Omnibus Law berperan dalam klaster administrasi pemerintahan. Pasalnya, di dalam sistem pemerintahan di Indonesia kewenangan dibagi atas pemerintah pusat dan daerah sesuai asas desentralisasi dan otonomi daerah. Untuk itu, Mendagri menegaskan dalam UU ini kewenangan daerah tetap pada daerah.

“Cuma harus ada penyederhanaan jenis dan prosedur dalam rangka berusaha di daerah,” tukas Mendagri.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

One comment on “Tito Klaim UU Omnibus Law Permudah Masyarakat Buka Usaha”

  1. Kangmas Teguh

    Saya tidak percaya dengan omongan orang ini.

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

PPI Jepang Kritik Pembentukan UU Omnibus Law

Indonesia - Sabtu, 17/10/2020 23:48

CLOSE
CLOSE