Pakar: Penangkapan Jurnalis Bertentangan dengan Hukum dan HAM

Foto: Pakar hukum pidana, Suparji Ahmad

Jakarta – Sejumlah wartawan dilaporkan mengalami pemukulan bahkan penangkapan oleh kepolisian saat meliput demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menegaskan bahwa wartawan tidak boleh mengalami intimidasi dan kekerasan saat meliput. Sebab, kerja mereka dilindungi undang-undang.

“Wartawan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Maka, kekerasan kepada wartawan sangat disayangkan,” kata Suparji dalam siaran persnya pada Jumat (09/10/2020).

Ia juga menegaska bahwa intimidasi kepada wartawan bertententangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Wartawan, kata dia, memiliki hak untuk menjalankan lerja jurnalistik.

“Penangkapan sangat bertentangan dengan hukum dan HAM. Terlebih ini dilakukan oleh Polisi. Seharusnya Polisi bisa membedakan mana wartawan dan mana peserta demo,” paparnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan agar polisi melalukan evaluasi dalam mengamankan kegiatan aksi. Jangan sampai, kata dia, wartawan yang dilindungi undang-undang justru menjadi korban.

“Wartawan yang ditangkap harus segera dibebaskan dan polisi perlu melakukan evaluasi,” tutup Suparji.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

PPI Jepang Kritik Pembentukan UU Omnibus Law

Indonesia - Sabtu, 17/10/2020 23:48

CLOSE
CLOSE