Penangkapan Terkait Hoaks UU Cipta Kerja Tindakan Gegabah

Foto: Kapitalisme digital, akar penyebab hoaks

KIBLAT.NET, Jakarta – Pihak kepolisian telah menangkap VE yang berdomisili di Makassar, Sulawesi Selatan dengan tuduhan menyebarkan hoax terkait RUU Cipta Kerja / Omnibus Law. Dalam hal ini, LBH Street Lawyer menilai tindakan tersebut gegabah.

“Jika benar, kami beranggapan bahwa tindakan kepolisian yang menangkap seseorang dengan dalih dugaan menyebarkan hoax seputar UU Cipta Lapangan Kerja / Omnibus Law merupakan tindakan gegabah dan tidak jelas tolak ukur penentuan hoax-nya,” kata anggota LBH Street Lawyer, M. Kamil Pasha, Ahad (11/10/2020).

“Karena sampai dengan detik ini, pihak DPR maupun pemerintah sendiri belum berhasil menunjukan kepada publik, mana naskah final UU Cipta Kerja / Omnibus Law,” sambungnya.

Ia menilai penangkapan tersebut malah berpotensi memperkeruh suasana, dan memantik amarah publik, serta melukai rasa keadilan masyarakat. Menurutnya, demonstran yang terlihat sudah mulai tenang, bisa kembali meledak dan kembali ke lokasi aksi karena mendengar berita penangkapan ini.

Oleh sebab itu, pihaknya menyerukan agar pihak Kepolisian untuk segera membebaskan pihak yang telah ditangkap. Polisi, kata dia, sementara menahan diri untuk tidak menangkap siapapun dengan tuduhan hoax terkait UU Cipta Kerja / Omnibus Law.

“Karena penangkapan tersebut merupakan tindakan gegabah yang tidak jelas tolak ukur penentuan hoaxnya, sampai jelas bagi publik mana naskah final RUU Cipta Kerja,” tuturnya.

Kamil juga mendesak agar Pemerintah dan DPR mengakhiri statement monolog bahwa aksi-aksi atau demonstrasi yang terjadi diakibatkan disinformasi atau bahkan hoax. Ini semua terjadi disebabkan karena proses pembentukan UU Ciptaker yang tidak transparan dan terburu- buru ditengah pandemi Covid-19, sehingga tidak secara luas menyerap aspirasi masyarakat.

BACA JUGA  Menkominfo: Kalau Pemerintah Bilang Hoaks, Ya Pasti Hoaks!

“Oleh karenanya kami menuntut untuk segera umumkan dan berikan akses publik atas naskah final RUU Cipta Kerja dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jika tidak, maka wajar terjadi kecurigaan publik,” tuturnya.

Terakhir, ia meminta Presiden agar tidak menandatangani RUU tersebut, dan segera menerbitkan PERPPU pembatalan RUU Cipta Kerja.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

PPI Jepang Kritik Pembentukan UU Omnibus Law

Indonesia - Sabtu, 17/10/2020 23:48

CLOSE
CLOSE