Relawan Muhammadiyah Ditabrak Polisi dalam Demo Omnibus Law

Foto: Ilustrasi.

KIBLAT.NET, Jakarta – Relawan Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) turut menjadi korban represifitas aparat saat demo tolak UU Omnibus Law Ciptaker 13 Oktober kemarin. Ketika itu, beberapa relawan ditugaskan di depan apartemen Fresher, Menteng.

“Ini untuk memantau situasi dan bersiap bila ada satu korban yang harus dievakuasi. Relawan dikerahkan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan bagi pihak-pihak yang membutuhkan perawatan pada baik demonstran aparat maupun warga yang terdampak kegiatan,” kata ketua MDMC, Budi Setiawan.

Namun, selang beberapa saat rombongan Resmob Polda Metro datang dari arah Hotel Treva Cikini langsung menyerang relawan dan beberapa warga yang ada di halaman apartemen. Relawan Muhammadiyah pun jadi sasaran Polisi.

“Empat orang relawan MDMC yang bertugas dengan seragam bertuliskan ‘relawan Muhammadiyah’ ditabrak dahulu dengan motor oleh Polisi, kemudian dipukul. Setelah terjatuh diseret ke mobil sambil dipukul dengan tongkat dan ditendang,” paparnya.

Beruntung relawan yang diseret ke mobil berhasil diminta rekan-rekan agar tidak dibawa. Kemudian para korban dirawat oleh tim kesehatan Muhammadiyah.

“Bahkan empat orang relawan yang berasal dari mdmc Bekasi tersebut dilarikan ke RSUD Cempaka Putih untuk ditangani lebih lanjut,” paparnya.

Budi menegaskan bahwa pihaknya menyesalkan insiden tersebut dan meminta kejelasan Polda Metro Jaya. Ia juga meminta polisi untuk bersifat profesional dan melindungi relawan yang bertugas di lapangan.

BACA JUGA  Menkominfo: Kalau Pemerintah Bilang Hoaks, Ya Pasti Hoaks!

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

PPI Jepang Kritik Pembentukan UU Omnibus Law

Indonesia - Sabtu, 17/10/2020 23:48

CLOSE
CLOSE