Menkominfo: Kalau Pemerintah Bilang Hoaks, Ya Pasti Hoaks!

Foto: Menkominfo di Mata Najwa

KIBLAT.NET, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate mengklaim bahwa banyak hoaks yang terjadi seputar UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hoaks tersebut terjadi baik di dunia nyata maupun dunia maya.

“Misalnya Omnibus Law menghapus cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan. Lalu Undang-undang Cipta Kerja menghapus pesangon dan seterusnya, yang menurut pemerintah hoaks karena pemerintah ikut rapat di tingkat 1,” kata Politisi Nasdem ini dalam diskusi di Mata Najwa, Rabu (14/10/2020) malam.

“Pemerintah punya dokumen kesepakatan tingkat 1 bersama dengan Panja DPR RI. Termasuk Kominfo, saya punya hasil kesepakatan itu,” tuturnya.

Menanggapi hal pernyataan Menkominfo, Direktur YLBHI Asfinawati menegaskan bahwa membaca UU Ciptaker tidak bisa terpaku pada satu hal. Sehingga terlalu mudah mengatakan hoaks.

“Misal, outsorching dihapus. Tidak ada lagi penunjang dan lain-lain. Hal itu katanya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Ya kita tidak tahu seperti apa karena belum ada PP nya. Mau ditafsirkan seperti apa,” paparnya.

Lalu Asfin menjelaskan soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Menurutnya, di aturan sebelumnya ada perlindungan maksimal 3 tahun. Walaupun praktiknya banyak perusahaan yang mengakali hingga akhirnya menjadi 6 tahun.

“Parahnya di Omnibus Law UU Cipta Kerja sama sekali tidak disebutkan batas waktu. Wajar jika ada buruh yang kemudian melihat akan ada kontrak bertahun-tahun, bahkan seumur hidup,” tuturnya.

BACA JUGA  PPI Jepang Kritik Pembentukan UU Omnibus Law

Johnny pun kembali menyangkal pernyataan Asfinawati. Ia mengklaim bahwa yang disampaikan oleh pemerintah itu dengan akintabilitas yang tinggi. Sehingga jika pemerintah mengatakan hoaks, itu pasti hoaks.

“Kalau pemerintah sudah bilang itu hoaks, ya dia hoaks. Kenapa membantah lagi,” tuturnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

PPI Jepang Kritik Pembentukan UU Omnibus Law

Indonesia - Sabtu, 17/10/2020 23:48

CLOSE
CLOSE