Omnibus Law: Pesta Oligarki di Tengah Pandemi

Foto: Suasana sidang paripurna DPR RI (Foto: CNBC Indonesia)

Oleh: Multatuli al Bantani

KIBLAT.NET – Demonstrasi menentang UU Cipta Kerja (Omnibus Law) seperti api yang membakar, merambat ke berbagai wilayah di Indonesia. Mungkin inilah gelombang demonstrasi terbesar sepanjang tahun 2020. Berbagai elemen masyarakat hadir mulai dari mahasiswa, akademisi, buruh hingga pelajar SMK. Sulit untuk dikatakan bahwa demonstrasi ini tak berdampak ke berbagai lapisan masyarakat. Atau seperti yang disebutkan Harris Azhar, “ Bagaimana kita membayangkan masyarakat adat tanpa lahan? Petani tanpa sawah? Buruh tanpa jaminan sosial?”

Partisipasi publik dalam protes UU yang dahulu bernama Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) ini sangat massif. Sebab banyak pihak yang dirugikan dari berbagai kalangan. Berbagai kepala daerah merespon demonstrasi ini dengan menyampaikan aspirasi demonstran kepada pemerintah pusat. Gubernur Kalimantan Barat dalam akun Instagram pribadinya bahkan menyebutkan, “Saya Gubernur Provinsi Kalimatan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnya mengeluarkan Perppu yang mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja,” kata Sutarmidji.

Kepala daerah lain yang meneruskan aspirasi demonstran adalah Gubernur DKI, Anies Baswedan; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa dan beberapa bupati.

Sebenarnya sangat wajar ketika kepala daerah juga menolak UU Cilaka, sebab UU ini berpotensi mengurangi kewenangan kepala daerah. Pasal 17 UU Cilaka misalnya mengubah sejumlah pasal di UU Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Salah satunya Pasal 9 ayat 1 UU Cilaka yang menyebutkan bahwa penataan ruang dilakukan oleh pemerintah pusat.

UU Cilaka juga juga memangkas kewenangan pemda menata ruang pada pasal 10. Akibatnya, pemda hanya berwenang melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota. Padahal UU Penataan Ruang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk turut melakukan perencanaan.

Menariknya, respon terhadap demonstrasi justru dilakukan dengan cara lama: memainkan narasi hoax. Presiden Joko Widodo dalam keterangannya menyebutkan banyak yang terpengaruh berita hoax dalam soal Omnibus Law ini.

Narasi hoax ini bukan saja tidak tepat melainkan juga berbalik pada pemerintah sendiri, betapa tidak transparannya proses dalam pembahasan dan pengesahan UU Cilaka. Hal ini sebenarnya seiring dan seiriama dengan narasi yang dimainkan oleh sejumlah pendengung (buzzer) pro UU Cilaka. Narasi yang mempertanyakan pihak yang kritis dengan pertanyaan: “Emang udah baca (naskah UU tersebut)?” justru hanya memercik air ke muka sendiri.

Sebab kini (sampai 11 Oktober 2020) pihak anggota DPR dari Badan Legislasi (Baleg) yang menggodok aturan itu pun mengaku belum menerima dokumen final UU Cipta Kerja. Sampai UU itu disahkan, Ledia Hanifa, anggota Baleg DPR dari fraksi PKS dan Irawadi Syamsuddin Anggota Komisi XI dari Partai Demokrat,belum menerima naskah final UU tersebut. Keduanya merupakan anggota DPR yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, dua partai yang menolak UU Cilaka.

Seperti dikutip Tirto.id, Irawadi menyebutkan bahwa “Bahan-bahan untuk rapat tingkat komisi dan badan saja kami bisa mendapatkannya beberapa hari sebelumnya. Kenapa justru RUU Omnibus Law Ciptaker yang berdampak luas pada kehidupan kaum buruh, UMKM, lingkungan hidup, dll tidak tampak naskah RUU-nya sama sekali?” demikian berdasarkan keterangannya pada 8 Oktober 2020.

Masyarakat justru tidak diberikan akses oleh pemerintah dan DPR untuk memverifikasi dari naskah-naskah RUU yang beredar sehingga dapat menguasai narasi soal UU Cilaka. Kegelapan soal otensitas naskah ini juga ditenggarai Lucius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dapat membuka celah titip-menitip pasal.

Dari soal titip menitip pasal ini kita dapat menelusuri sebenarnya UU Cilaka adalah satu upaya pihak-pihak tertentu yang menguntungkan kelompok tertentu pula. Tetapi kelompok siapa? Bukankah UU ini menurut klaim pemerintah berupaya untuk mempermudah investasi sehingga membuka lapangan pekerjaan?

BACA JUGA  Fraksi PKS Nilai Keputusan Politik Pemerintah Oligarkis dan Minim Diskusi

Aulia Nastiti dari Northwestern University menolak klaim tersebut. Menurutnya revisi aturan dalam Omnibus Law akan menimbulkan ketidakpastian di tengah resesi. Alih-alih Omnibus Law hanya akan menguntungkan kelas atas. Menurut Nastiti, data realisasi investasi di Indonesia bukan karena kekurangan suntikan modal. Mengutip analisis ekonom Faisal Basri, performa investasi di Indonesia sebenarnya cukup baik, terbukti dari investasi yang terus menaik. Tetapi persoalannya serapan tenaga kerja terus menurun.

Berdasarkan data terbaru Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nastiti mengungkap bahwa sektor manufaktur yang pernah menjadi andalan justru kini digantikan oleh sektor jasa atau tersier yang semakin mendominasi. Perlu diketahui, sektor manufaktur adalah sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan sektor jasa adalah sektor yang banyak menyerap modal dan minim menyerap tenaga kerja.

Sektor jasa juga memiliki rekam jejak yang cukup buruk dalam relasi kerja, terutama bagi pekerja yang minim keahlian dan daya tawar di pasar, mengingat sektor ini sarat dengan penggunaan outsourcing yang rentan pemecatan. Akhirnya, menurut Nastiti, “…kenaikan investasi tidak berdampak bagi perbaikan lapangan kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas di Indonesia.” (Aulia Nastiti: 2020)

Alih-alih memperbaiki lapangan kerja, Nastiti menujuk Omnibus Law menguntungkan masyarakat kelas atas di Indonesia, terutama para konglomerat dan politikus yang mendominasi tatanan kelas sosial-ekonomi di Indonesia. (Aulia Nastiti: 2020)

Dana investasi banyak mengalir kepada proyek konstruksi infrastruktur dan bangunan, serta sektor listrik, gas, air, telekomunikasi, transportasi, dan keuangan. Di luar sektor jasa, dana investasi banyak mengalir ke sektor komoditas perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Khusus di sektor kehutanan bahkan investasinya meningkat hingga 15 kali lipat dalam 5 tahun (sejak 2014-2019). (Aulia Nastiti: 2020)

Di sektor inilah banyak terjadi praktek binsis pemburu rente (rent-seeking). Praktek ini tidak menambah nilai tambah baru (capital-generating) melalui produksi dan penggunaan tenaga kerja. Sebaliknya, bisnis para pemburu rente mengejar keuntungan lewat produksi dan manipulasi penyaluran sumber daya ekonomi lewat transaksi politik dengan pneguasa, misalnya kongkalikong tender, perizinan, atau konsesi lahan. (Aulia Nastiti: 2020)

Hal ini dapat kita lihat misalnya dalam RUU Cilaka. Menurut Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kebijakan Kehutana Institut Pertanian Bogor (IPB),  beberapa aturan turut memuluskan jalan bagi pengusaha disektor kehutanan. Misalnya mekanisme penilaian analissi mengenai dampak lingkungan (amdal) atau uji kelayakan oleh komisi yang dibentuk pemerintah seperti diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2009 pasal 29  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan diubah menjadi penilaian oleh pihak ketiga yang ditunjuk pelaku usaha.

Begitu pula ada pembatasan keterlibatan masyarakat, yang diatur pasal 65. Selain itu semua pasal yang terkait dengan sanksi pidana dalam penyelenggaraan lingkungan hidup dihapus. Para pelanggar hanya akan dikenai sanksi administrasi. (Hariadi Kartodihardjo: 2020)

Maka tidak mengherankan jika Nastiti menunjuk bahwa Omnibus Law hanya akan menguatkan oligarki. Ia menunjuk indikasi suburnya oligarki terlihat dari harta kekayaan lima puluh konglomerat terkaya Indonesia yang justru meroket disaat ekonomi negara melambat. Sebagian dari pundi-pundi mereka berasal dari bisnis perburuan rente dan koalisi dengan politisi. (Aulia Nastiti: 2020)

Politisi yang dimaksud tentunya sebagian adalah anggota DPR yang banyak menjadi pengusaha, pemegang saham, komisaris, hingga direksi yang mendominasi di lebih dari seribu perusahaan yang mendominasi investasi di Indonesia.

Hal ini semakin mencurgiakan ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 12 aktor dibalik Sagtgas dan Panitia kerja DPR UU Cilaka. 12 orang ini antara lain Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny Sutrisno, Azis Syamsuddin, Erwin Aksa, Raden Pardede, M. Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar dan Lamhot Sinaga.

BACA JUGA  Olahraga: Sunnah yang Terlupakan

Airlangga Hartarto adalah Menko Perekonomian yang namanya pernah tercatat sebagai komisaris perusahaan tambang batu barat PT Multi Harapan Utama (MHU) di Kutai Kartanegara. Sedangkan Ketua DPR RI 2019-2024, Puan Maharani bersuamikan Happy Hapsoro yang memiliki dan memegang jabatan di sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi, antara lain Odira Energy Karang Agung. (ICW, Siapa Sponsor Di balik Satgas dan Panja Omnibus Law: 2020)

Rosan Roeslani, Ketua Satgas Omnibus Law adalah ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang terhubung dengan berbagai bisnis termasuk binsis migas dan batubara. Ia pernah tercatat sebagai Komisaris PT Arutmin Indonesia (2001-2007) dan Presdir PT Berau Coal 2010-2013. (ICW, Siapa Sponsor Di balik Satgas dan Panja Omnibus Law: 2020)

Erwin Aksa, keponakan Jusuf Kalla, adalah Komisaris Utama Bosowa Grup yang melibatkan beragam bisnis termasuk pertambangan dan energi. PLTU Bosowa di Jeneponto adalah salah satu penyedia listrik PT PLN di Sulawesi Selatan. Sedangkan Bobby Gafur sebagai Wakil Ketua VIII Satgas Omnibus Law, turut berinvestasi dalam pertambangan. (ICW, Siapa Sponsor Di balik Satgas dan Panja Omnibus Law: 2020)

Nama lain yang patut dicermati adalah dua politisi, yaitu Arteria Dahlan dan Azis Syamsuddin. Arteria adalah anggota Panitia Kerja Fraksi PDIP. Ia menjabat sebagai komisaris/direktur di Syabas Group yang menaungi bisnis properti, perkebunan, migas dan lainnya. (ICW, Siapa Sponsor Di balik Satgas dan Panja Omnibus Law: 2020)

Sedangkan Azis Syamsuddin adalah pimpinan DPR yang memimpin sidang-sidang pembentukan dan pengesahan Omnibus Law. Ia terhubung dengan perusahaan tambang batubara PT Sinar Kumala Naga di Kaltim. Ia juga tecatat dalam dokumen AHU Kemenkumham sebagai komisaris bersama Dayang Kartini, ibu dari Rita Widyasari. Rita Widyasari adalah mantan ketua DPD Golkar Kaltim yang ditangkap KPK karena kasus korupsi tahun 2017. (ICW, Siapa Sponsor Di balik Satgas dan Panja Omnibus Law: 2020)

Ada pula nama James Riady, sebagai anggota Satgas Omnibus Law. James adalah putra dari Mochtar Riady yang membawahi grup Lippo. Salah satu proyek mereka yang tersangkut perkara korupsi adalah proyek kota mandiri Meikarta yang menyeret Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan petinggi Lippo, Billy Sindoro serta Presiden DIrektur Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto. James sendiri dalam dakwaan KPK disebut pernah bertemu Neneng bersama Billy untuk membicarakan proyek tersebut.

Sebagai pamungkas, ada nama Pandu Patria Sjahrir sebagai anggota Satgas Omnibus Law. Ia adalah Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI). Pandu juga menjabat sebagai Direktur Toba Bara, anggota Dewan Komisaris Gojek dan tak kalah penting, keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan yang juga pemilik Toba Bara Sejahtera perusahaan batubara tempat Pandu kini menjabat. (ICW, Siapa Sponsor Di balik Satgas dan Panja Omnibus Law: 2020)

Lingkaran pengusaha industri energi ini semakin dikuatkan fakta bahwa sebanyak 55% anggota DPR RI adalah pebisnis. 26% diantaranya pemilik dan 25% lainnya menjadi direktur atau wakil direktur. Menariknya 15% diantara para anggota dewan yang terhormat adalah pebisnis di sektor energi dan migas, sedangkan 10% lainnya di sektor perkebunan. Apalagi di Komisi VII DPR RI, komisi yang membawahi soal energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup, terdapat 30% yang berbisnis di sektor energi dan migas. (Aidulsyah, F. Margiansyah dkk, 2020 dalam Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia)

Lingkaran eksekutif dan legislatif yang terlibat konflik kepentingan tak pelak membuat kita patut bertanya sampai sejauh mana oligarki dapat mencengkeram republik ini? Sejauh ini mereka sudah berbuat begitu dahsyat, berpesta lewat UU Cilaka dan tidak ada tanda-tanda berhenti. Sampai kapan, sampai di mana?


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

CLOSE
CLOSE