Pembentukan UU Omnibus Law Bukan Lagi Kotor, Tapi Jorok

Foto: omnibus law

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Musthafa Fakhri menganggap pembentukan UU Omnibus Law menempuh cara jorok.

“Pisat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menilai bahwa proses pembentukan undang-undang saat ini bukan lagi kotor, namun sudah sangat jorok,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kiblat.net, Kamis (15/10/2020).

Fakhri berkata demikian karena enam hal. Pertama, Perumusan UU dengan metode omnibus tidak dikenal dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Padahal pada tahun 2019, pembentuk UU sempat melakukan amandemen UU P3 dimaksud.

“Namun sayangnya momentum tersebut tidak digunakan untuk merancang metode omnibus, agar terbentuk payung hukum bagi metode yang sama sekali baru dalam sejarah perundang-undangan di negeri ini,” tuturnya.

Kedua, adanya Satgas Omnibus Law yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019. Satgas ini bertugas untuk melakukan konsultasi publik Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja dan Perpajakan serta melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan regulasi hasil konsultasi publik.

“Problemnya, satgas ini dipimpin oleh Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang dan Industri) dan melibatkan sejumlah pengusaha. Maka tak heran jika kemudian publik mencurigai adanya konflik kepentingan dari para pengusaha tersebut untuk terlibat mempengaruhi substansi dalam materi pengaturan RUU dimaksud,” jelasnya.

BACA JUGA  Fraksi PKS Nilai Keputusan Politik Pemerintah Oligarkis dan Minim Diskusi

Dan yang ketiga adalah dalam proses pembahasan, DPR terkesan bermain petak umpet sepanjang proses pembahasan pada Pembicaraan tingkat 1. Rajinnya anggota dewan yang menggelar 64 kali rapat yang dilakukan nonstop Senin-Minggu, pagi hingga malam dan bahkan juga di masa reses, ini juga patut dicurigai. Karena terkesan tidak ingin diketahui publik, sehingga partisipasi masyarakat yang dikehendaki oleh UU P3 pun tercederai.

Lalu yang keempat, lanjutnya, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU ini terkesan terburu-buru. Karena awalnya rapat paripurna terjadwal pada tanggal 8 Oktober 2020, tiba-tiba dimajukan menjadi tanggal 5 Oktober 2020. Yang paling menyedihkan, tak satu pun anggota Dewan yang pegang naskah final RUU Cipta Kerja.

“Alasannya, kabarnya karena naskahnya masih dalam perbaikan. Lalu apa yang diketuk untuk disahkan saat sidang paripurna itu? Sepanjang Republik ini berdiri, rasanya baru kali ini terjadi praktik dimana anggota Dewan celingukan pada saat Sidang Paripurna pengesahan RUU menjadi UU, lantaran tidak pegang naskah final dari suatu RUU,” ulasnya.

Dan yang kelima, adanya beberapa versi naskah yang justru mencuat setelah RUU tersebut katanya dinyatakan telah disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020. Setidaknya ada beberapa versi, yakni 1.028, 905, 1.052, 1.035 dan 812 halaman. Dalam hal ini, maka sangat tidak berdasar manakala Polri menjadikan beberapa aktivis sebagai tersangka penyebaran hoaks.

BACA JUGA  Cekal Dicabut, Habib Rizieq Bersiap ke Indonesia

“Karena tak ada satu pun warga yang mengetahui secara pasti versi yang mana yang dianggap sebagai the final version dari RUU dimaksud,” ucapnya.

Terakhir, kata dia, menurut penuturan Aziz Syamsudin (Wakil Ketua DPR RI) draft final yang akan dikirim ke Presiden adalah yang versi 812 halaman, termasuk penjelasan batang tubuhnya. Berdasarkan hasil penelusuran PSHTN FHUI, jika dibandingkan antara naskah RUU versi 812 halaman (filenya berjudul “ruu-cipta-kerja-12-oktober-2020-final”) dengan versi 1035 halaman (filenya berjudul “RUU Cipta Kerja – KIRIM KE PRESIDEN”), terdapat beberapa penambahan substansi baru.

“Yakni di antara Bab VIA, Bab VI, dan Bab VII. Bab ini mengatur tentang Kebijakan Fiskal Nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi. Jika benar ini yang terjadi, maka ini sudah luar biasa pelanggarannya. Bahkan perubahan titik-koma saja sudah bisa merubah makna dari suatu norma pengaturan, apalagi penambahan beberapa norma baru setelah sidang paripurna pengesahan,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

PPI Jepang Kritik Pembentukan UU Omnibus Law

Indonesia - Sabtu, 17/10/2020 23:48

CLOSE
CLOSE