PPI Jepang Kritik Pembentukan UU Omnibus Law

Foto: omnibus law

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang, Yudi Ariesta Chandra menanggapi pengesahan UU Omnibus Law. Ia menilai, salah satu poin krusial yang menjadi sorotan mereka yaitu proses legislasi di DPR yang tergesa-gesa.

“Sejak awal, saat proses penyusunan, pembahasan hingga pengesahan RUU tersebut tampak terlalu tergesa-gesa,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Kiblat.net, Sabtu (17/10/2020).

Selain itu, pihaknya juga melihat kalau baik pemerintah maupun DPR enggan membuka diri terhadap masukan dan kritik sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Menurutnya, ini menjadi indikator utama untuk menilai minimnya partisipasi publik dalam penyusunan Omnibus Law.

Ia juga menekankan bahwa UU Cipta Kerja mencakup 11 sektor dan merevisi lebih dari 70 Undang-Undang yang diproyeksikan mampu meningkatkan investasi di dalam negeri. Maka, partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi merupakan suatu hal yang krusial.

“Terlebih dalam undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 96 mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat baik secara liasan maupun tulisan,” tuturnya.

Sementara itu, Muhammad Reza Rustam, Ketua Bidang Pusat Pergerakan PPI Jepang menilai bahwa seyogyanya baik pemerintah maupun DPR mengedepankan kaidah dan prinsip demokrasi Pancasila.

“Yaitu mengutamakan musyawarah mufakat ketimbang penyelesaian cepat dengan dalih urgensi demi terciptanya peraturan yang berkeadilan sosial,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

CLOSE
CLOSE